Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait dengan evaluasi kelompok kerja paket kebijakan ekonomi Indonesia. Di mana dilaporkan, dari 353 sengketa masalah perizinan investasi, telah lebih dari setengahnya terselesaikan.

"Ini penyelesaian sengketa investasi laporan Pokja IV dan Pokja III tentang paket kebijakan ekonomi. (Jumlah) Sengketa 353, tapi sudah kita selesaikan lebih dari setengah. Masih ada beberapa bersangkutan nanti kita buat rakortas khusus selesaikan," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, saat ditemui usai rapat di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (15/7).

Menteri Yasonna mengatakan, selama ini yang menjadi hambatan sisi hukum, kadang-kadang berasal dari Kementerian Lembaga (K/L) dan swasta. "Ada beberapa yang sulit memang jadi kita akan selesaikan. Ingat semalam Presiden Joko Widodo sudah sampaikan harus selesai jangan persulit izin-izin," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menambahkan selain menyelesaikan masalah proses perizinan, bagian Pokja III sendiri akan memfokuskan kepada peningkatan sektor industri agar bisa mendorong ekspor. Seperti misalnya, industri tekstil, garmen, sepatu, alas kaki, otomotif dan mamin.

"Dan kami juga lakukan survei dari responden-responden di sekitar dunia usaha. Bagaimana pendapat mereka mengenai paket-paket regulasi," katanya.

Mirza menuturkan, dari hasil survei yang dilakukan, isu tenaga kerja masih menjadi masalah utama. Kemudian isu tentang perizinan, kecepatan perizinan kemudahan memperoleh izin itu juga masih menjadi isu yang dominan.

"Hasil survei (investasi) mengatakan bahwa perizinan di daerah lebih lambat daripada perizinan di pusat. Tentu saja sudah ada daerah-daerah yang sudah progresif, terkait perizinan sudah lebih cepat itu tentu ada. Tapi jawaban secara umum koresponden mengatakan perizinan masih jadi masalah utama, dan perizinan di daerah itu juga masih jadi masalah utama," pungkasnya.