Peraturan Bupati

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat sosialisasi Peraturan Bupati tentang penerapan presensi digital bagi ASN untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Buol menggencarkan aksi bersih lingkungan dua kali sepekan, didukung Peraturan Bupati, demi wujudkan Gerakan Indonesia ASRI. Simak detail upaya Pemkab Buol dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan.

Pemerintah Kabupaten Gianyar membagikan inovasi dan pengalaman sukses dalam pengelolaan sampah berbasis sumber kepada delegasi Kamboja, menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

Peraturan Bupati terbaru di Situbondo membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo yang sebelumnya gratis tanpa batas. Simak detail pembatasan dan dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang kini mencapai Rp2 miliar.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempercepat penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030 sebagai dasar penguatan mitigasi dan arah kebijakan pembangunan berbasis risiko, memastikan daerah lebih siap menghadapi potensi ben

Kanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tim perancang untuk kritis terhadap produk hukum, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan lebih tinggi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Program solider inklusif PMMI di Rejang Lebong sejak 2024 menunjukkan hasil membanggakan, meningkatkan pengakuan dan partisipasi penyandang disabilitas Rejang Lebong serta mendorong terwujudnya kabupaten inklusif.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat resmi menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Jebus, langkah strategis untuk kepastian hukum dan percepatan pembangunan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat Layanan Perizinan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, melalui forum konsultasi publik dan penyusunan Perbup.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) serius menggenjot peningkatan kompetensi ASN demi pengembangan karir yang lebih baik. Ini adalah langkah strategis untuk pelayanan publik yang prima.

Dinas Lingkungan Hidup Mimika menerima tambahan anggaran Rp20 miliar untuk Penanganan Sampah Mimika yang kian kritis. Akankah inovasi bank sampah dan pembatasan plastik efektif?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta pengembang perumahan memusatkan Fasos Fasum Karawang di satu kawasan. Kebijakan ini untuk mengatasi keluhan warga yang kesulitan akses fasilitas publik.

Kemenkumham Bengkulu melakukan harmonisasi Raperbub Kepahiang tentang tata kelola BLUD UPT. Proses ini krusial untuk memastikan produk hukum daerah kuat, transparan, dan akuntabel.

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.

Pemkab Bangka Barat bagikan Peta Batas Desa yang telah disahkan untuk cegah sengketa wilayah, menjadi inisiatif pertama di Kepulauan Bangka Belitung. Simak detailnya!

Inspektorat Bekasi memulai tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tahun anggaran 2022-2025. Cari tahu bagaimana langkah ini memperkuat akuntabilitas keuangan daerah!