Peraturan Bupati

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat resmi menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Jebus, langkah strategis untuk kepastian hukum dan percepatan pembangunan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat Layanan Perizinan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, melalui forum konsultasi publik dan penyusunan Perbup.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) serius menggenjot peningkatan kompetensi ASN demi pengembangan karir yang lebih baik. Ini adalah langkah strategis untuk pelayanan publik yang prima.

Dinas Lingkungan Hidup Mimika menerima tambahan anggaran Rp20 miliar untuk Penanganan Sampah Mimika yang kian kritis. Akankah inovasi bank sampah dan pembatasan plastik efektif?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta pengembang perumahan memusatkan Fasos Fasum Karawang di satu kawasan. Kebijakan ini untuk mengatasi keluhan warga yang kesulitan akses fasilitas publik.

Kemenkumham Bengkulu melakukan harmonisasi Raperbub Kepahiang tentang tata kelola BLUD UPT. Proses ini krusial untuk memastikan produk hukum daerah kuat, transparan, dan akuntabel.