penghapusan 3 in 1

Polda Metro menunda pelaksanaan untuk menyosialisasikan sistem ini kepada masyarakat.

Ahok mengakui kemacetan semakin bertambah setelah kawasan 3 in 1 dihapuskan.

Pemprov DKI masih mematangkan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Padahal sebelumnya, Pemprov DKI ngotot memberlakukan ganjil genap bahkan mengatakan lebih efektif kurangi macet Jakarta.

Sandiaga sepakat penambahan armada transportasi publik untuk kurangi kemacetan Jakarta.

Polda Metro kurang sreg dengan sistem tersebut karena tak optimal kurangi macet.

"Pertanyaannya, uji coba itu dalam rangka apa? Kalau hasilnya tidak dipakai buat apa?" sindir Taufik pada Ahok.

3 in 1 dihapus gara-gara dipakai joki yang mengeksploitasi anak.

Agar masyarakat tidak terjebak macet, dia meminta mencari jalan alternatif lewat aplikasi Waze.

Ahok mengklaim, saat ini sudah ada yang beroperasi tanpa mengatakan tarif pada penumpang.

Ahok akan menerbitkan Pergub untuk memperkuat aturan penghapusan kawasan 3 in 1.

Polda Metro Jaya bakal menambah personel yang ditempatkan di beberapa ruas jalan protokol.

Alasan Ahok, tidak ada perbedaan intensitas kendaraan saat penerapan 3 in 1 maupun uji coba penghapusan.

"Hasil kajian kemarin kayak apa. Kalau nambah macetnya kan nggak tepat dihapus," kata Taufik.

DKI mengklaim segera merampungkan aturan ERP agar bisa diterapkan sebagai pengganti 3 in 1.

Ada wacana penerapan kawasan 3 in 1 tidak akan dihapus secara keseluruhan, melainkan hanya berlaku pada sore hari.

Aturan ini rencananya akan diberlakukan setelah uji coba berakhir pertengahan Mei 2016.

"Alternatifnya kan selama ini banyak ada pembatasan roda dua, ERP, 4 in 1, dan lain sebagainya."

Wacana penghapusan sistem ini muncul karena diduga terjadi eksploitasi anak.

Beberapa opsi penyelesaian kemacetan masih terus dibahas.