Patrialis Akbar

Patrialis Akbar menegaskan menjadi hakim konstitusi sangatlah tidak mudah

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyesalkan hakim agung yang terjaring OTT lembaga antirasuah. Penangkapan ini menunjukkan dunia peradilan masih sangat menyedihkan.

Empat nama narapidana kasus korupsi yakni mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dipastikan bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung pada Selasa (6/9) kemarin.

Rika membeberkan 23 koruptor yang mendapat pembebasan bersyarat pada hari kemarin. Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat:

Ke depan, KPK juga mendorong agar hak politik pejabat publik terlibat korupsi untuk dicabut.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkum HAM Rika Apriyanti membenarkan para koruptor itu bebas. Menurut Rika, mereka bebas lantaran menjalani program pembebasan bersyarat.

Tidak kurang dari 168,916 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia menerima kado remisi atau pengurangan masa hukuman di ulang tahun Indonesia.

Ratusan narapidana kasus korupsi yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin mendapat remisi peringatan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77. Hanya saja, Setya Novanto tidak masuk dalam daftar penerima pemotongan masa tahanan.

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 September 2017 memvonis Patrialis delapan tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap 10 ribu dolar AS dan Rp4,043 juta untuk mempengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mahkamah Agung (MA) memotong masa tahanan para koruptor. Berikut para tahanan koruptor yang mendapat pengurangan masa hukuman dari Mahkamah Agung

Patrialis menyebut sedikitnya ada 16 bukti baru atau novum sebagai landasannya mengajukan PK. Selain novum, mantan Menkum HAM itu menyebut terdapat kekeliruan majelis hakim terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya.

Nama Patrialis Akbar disebut dalam persidangan penerimaan gratifikasi dan suap oleh Bupati Kutai Kartanegara non aktif, Rita Widyasari. Saksi General Manager Hotel Golden Season, Hanny Kristianto menyampaikan, ada penggelontoran dana Rp 5 miliar untuk mengurus pembebasan ayah Rita lewat sosok tersebut.

Patrialis Akbar dan Kamaluddin dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Eksekusi dilakukan setelah kasus hukum yang menjerat keduanya berkekuatan hukum tetap.

Kendati demikian, baik Patrialis ataupun Kamaludin, orang dekat Patrialis sekaligus perantara atas tindak pidana suap tersebut belum dilakukan eksekusi.

Vonis hakim sendiri 4 tahun 6 bulan lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK. KPK menuntut agar Patrialis dihukum 12 tahun 6 bulan bui dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Saya dan pengacara saya sepakat masih pikir pikir, masih ada waktu 7 hari. Saya tidak mau mencela putusan hakim di muka umum karena itu tidak etis," kata Patrialis usai pembacaan vonis, Senin (4/9).

Patrialis Akbar dianggap sah dan terbukti menerima USD 10.000 dan Rp 4.043.195 yang dianggap majelis hakim uang tersebut merupakan tindak pidana suap.

Kuasa hukum Patrialis, Soesilo Aribowo berharap vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim nanti adil bagi mantan menteri hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudhoyono itu. Bahkan, menurutnya Patrialis divonis bebas.

Penyuap Patrialis Akbar divonis tujuh tahun bui. Vonis juga dijatuhkan kepada sekretaris Basuki, NF Fenny. Majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan penjara.