Parkir Meter

Anies mengatakan, pengetatan tersebut akan dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu dengan meningkatkan biaya parkir dan kedua adanya pengurangan tempat parkir.

Kasi Parkir Umum dan Khusus Dishub Solo, Henry Satya menambahkan saat ini merupakan masa sosialisasi mesin e-parkir kepada masyarakat. Edukasi tersebut dilaksanakan secara berjangka, diantaranya, apabila masyarakat saat ini tak punya kartu e-parkir, mekanismemya petugas parkir setempat yang menggesekkan kartu.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menerapkan sistem ERP. Karena transportasi publik yang memadai menjadi syarat penerapan jalan berbayar tersebut.

Pengelola parkir Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menerapkan transaksi nontunai untuk pembayaran di pintu gerbang keluar khusus mobil. Hal ini sebagai langkah awal mendukung gerakan mengurangi pembayaran menggunakan uang tunai.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir. Dengan tarif yang semakin mahal diharapkan mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan kepadatan di jalanan Ibu Kota. Kepadatan Jakarta semakin parah semenjak adanya beberapa pembangunan fly over dan underpass.

Ahok mengatakan penggunaan parkir meter sangat efektif buat mengurangi jumlah juru parkir dan praktik pungli.

Sistem parkir meter berada di beberapa titik DKI Jakarta rencananya bakal dihapus Sandiaga Uno usai dilantik wakil gubernur. Alasan penghapusan lantaran tidak sesuai dengan budaya. Padahal sistem itu dibuat agar tidak ada pungutan liar dilakukan banyak ormas.

Mau dihapus Sandi, Djarot sebut parkir meter supaya tak ada korupsi. Manfaat lain, sistem ini memberi kepastian tarif bagi pengendara. Keberadaan sistem parkir meter diyakini bisa mencegah tawuran antar preman yang berebut lahan parkir liar. Djarot menegaskan bahwa parkir meter tidak menghapus jasa juru parkir.

Ahok sebut parkir meter bikin ormas kehilangan lapak cari duit. Ahok mengklaim parkir meter justru cukup membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kebocoran dari pendapatan parkir. Sehingga dia tak setuju jika sistem parkir meter dihapus. Apalagi, kata Ahok, juru parkir digaji UMP.

Tarif seperti di mal, mesin parkir elektronik kalijodo tak diminati. Kebanyakan warga justru tidak memanfaatkan mesin parkir yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu. Warga lebih memilih menggunakan jasa juru parkir yang disediakan pihak pengelola.

Penerapan ERP terkendala rencana revisi Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016. Salah satu pasal bisa menimbulkan monopoli dalam lelang. Sebab dijelaskan penerapan sistem ERP hanya menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC). Pasal ini harus diubah agar semua bisa ikut lelang.

Awal 2017, Pemkot Surabaya luncurkan mesin parkir pra-bayar. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jawa Timur memastikan, mesin parkir meter siap dioperasikan. Januari 2017 mendatang, mesin yang dibeli dari uang APBD senilai Rp 125 juta ini, mulai dipasang di 10 titik kawasan Pemkot Surabaya.

Parkir meter digaungkan Dinas Tata Kota Bekasi, tak memenuhi harapan. Alasannya pendapatan bagian dari konsep smart city itu ternyata malah jeblok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengharapkan masyarakat ibu kota terbiasa dengan transaksi nontunai. ‎Sebab kini pembayaran parkir pinggir jalan (on street) dengan mesin terminal parkir elektronik (TPE) akan mulai digalakkan Pemprov DKI.

Tiga jalan di DKI kini pakai mesin terminal parkir elektronik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan sistem pembayaran parkir pinggir jalan (on street) dengan mesin terminal parkir elektronik (TPE). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan parkir meter Desember 2016 mendatang. Sistem ini nantinya menggunakan alat pembayaran parkir dengan uang elektronik.

Ahok mengharapkan dalam waktu dekat semua 'Pak Ogah' dapat dibersihkan.

Kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua dan empat berlaku untuk jam berikutnya.

Sebelum menaikkan tarif parkir, Dishub diminta memperbaiki sistem pajak parkir DKI Jakarta.

Pemberlakuan kenaikan parkir ini rencananya akan mencapai Rp 50 ribu per hari.