Puan Maharani

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Ketua DPR Sebut RUU Kehutanan Baru akan Dibahas Usai Penanganan Banjir Sumatra

Menurutnya revisi dilakukan untuk mengevaluasi UU Kehutanan yang berlaku yang dinilai kurang ketat memberi izin pembukan hutan.

{{caption}}
Puan Ingatkan Pejabat Jaga Lisan Bicara Bencana Sumatra

Hal tersebut disampaikan Puan menyikapi pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebut bencana di Sumatra terlihat mencekam di media sosial.

{{caption}}
Puan Nilai Pemberian Bantuan Lewat Helikopter Perlu Dievaluasi, Ingatkan Pejabat Harus Punya Empati

Puan mendorong agar pendistribusian bantuan dilakukan dengan cara yang efektif, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

{{caption}}
Puan: Pemerintah Punya Pertimbangan Matang soal Penetapan Status Bencana Nasional Banjir Sumatra

Puan mengatakan, DPR dan Pemerintah terus menerima masukan mengenai perkembangan bencana ini.

{{caption}}
Puan Sebut DPR Siap Sinergi Evaluasi Penyebab Bencana Sumatra: Saat Ini Fokus Tanggap Darurat

Puan menegaskan hal yang paling penting sekarang adalah memprioritaskan tanggap darurat bencana.

{{caption}}
Puan Terima Kunjungan Ketua MPR Tiongkok, Singgung Banjir dan Longsor yang Landa RI

Puan dan Wang Huning juga melaksanakan bilateral meeting. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 30 menit.

{{caption}}
Ketua DPR Tegaskan Pentingnya Tokoh Jembatani Politik dan Sains untuk Kemajuan Bangsa

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti urgensi tokoh yang mampu menjembatani politik dan sains demi kebijakan negara yang kuat dan kemajuan bangsa, usai pengukuhan Profesor Kehormatan.

{{caption}}
Puan Maharani Soroti Mendesaknya Pedoman Penanganan Bullying Sekolah di Indonesia

Puan Maharani, Ketua DPR, mendesak pedoman jelas untuk Penanganan Bullying Sekolah. Kasus kekerasan di sekolah kian fatal, butuh langkah serius melindungi siswa.

{{caption}}
VIDEO: Tok! KUHAP Baru Disahkan, Puan Wanti-wanti Publik Tak Termakan Hoaks

DPR resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menjadi Undang-undang.

{{caption}}
Ketua DPR: UU KUHAP Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).