Arsul tidak menyebut secara spesifik fraksi yang menolak usulan Perppu tersebut. Arsul hanya menyebut keputusan itu pandangan dan suara umum mayoritas fraksi di Parlemen.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tahun ini adalah tahun duka untuk KPK.

Karenanya, dia menambahkan, dalam provisi meminta MK memutuskan untuk menunda keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tak sekadar datang, Saut menginginkan Jokowi membawa serta 'kado' peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahfud, masih ada kemungkinan Jokowi akan menerbitkan Perppu sesuai dengan harapan pimpinan dan beberapa tokoh pegiat anti korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang maish menyimpan harapan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Situasi saat ini cukup relevan bagi Jokowi menerbitkan perppu KPK.

Fadjroel kemudian mengapresiasi 13 tokoh antikorupsi yang mengajukan uji formil UU KPK ke MK pada beberapa waktu lalu. Dia mempersilakan para tokoh tersebut menyampaikan argumentasi pada sidang uji materi.

Saut mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu Perppu KPK. Dan dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan itu pada Hari Anti Korupsi 2019 yang akan diperingati pada 9 Desember 2019 mendatang.

"Jadi sebagai pribadi dan warga negara, mengajukan judicial review terhadap undang-undang KPK yang baru. UU Nomor 19 tahun 2019," kata Agus di Gedung MK.

Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.

"Justru Jokowi bernyali makanya dia tidak terbitkan Perppu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.

Usai Pertemuan Tertutup, Tiga Pejabat KPK Bicara Perppu KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan mantan anggota pansel KPK Betti Alisjahbana melakukan pertemuan untuk membahas Perppu KPK yang hingga kini belum diterbitkan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih ragu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Yudi mengakui, tingkat kepercayaan publik ke KPK memang mengalami penurunan sebesar 3 persen, dibanding survei serupa dilakukan LSI pada April 2019. Yudi menduga, menurunya hal tersebut dikarenakan 26 poin pelemahan dalam UU No. 19 tahun 2019 yang digadang menjadi momok menakutkan.

"Kami dorong terus dan posisi kami tidak berubah seperti 26 September 2019 kami dorong tetap adanya Perppu apapun caranya, salah satunya bertemu pak menko ini dan barangkali kita akan coba cara lain dengan mungkin ketemu presiden lagi," kata Bivitri.

Mahfud Sebut Jokowi Bukan Tak Ingin, Tapi Belum Putuskan Terbitkan Perppu KPK. Mahfud mengatakan memang tidak ada salahnya menerbitkan Perppu di tengah proses MK. Hanya saja, menurut Mahfud, Presiden Jokowi memiliki pandangan etik tersendiri bahwa tak elok membuat tumpang tindih aturan hukum antara satu dan lainnya.

Mahfud meyakini Presiden Jokowi bukannya tidak mau mengeluarkan Perppu KPK, tetapi lebih untuk menghormati langkah MK itu sendiri.