Yasonna mengharapkan masyarakat menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan judicial review UU KPK baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang melakukan demo.

Demokrat tetap memberikan catatan terkait mekanisme pengangkatan dewan pengawas kendati mendukung Undang-undang KPK. Demokrat menilai dewan pengawas independensinya dipertanyakan karena ditunjuk langsung Presiden.

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah akan mengeluarkan Perppu mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi, atau tidak.

"Judicial review membuat proses demokrasi kita berjalan karena ada dialektika antara mahasiswa ataupun rakyat dengan pemerintah,"

Selain perppu, Bivitri menyebut bahwa ada dua opsi lain yang bisa digunakan untuk mencabut UU KPK yang direvisi DPR. Opsi itu antara lain, judical review dan legislative review.

"Undang-undang kan baru saja disahkan. Yang akan berlaku satu bulan setelah disahkan itu secara efektif. Dengan demikian, kita harus kaji semuanya secara jernih," kata Hasto

"Tentunya perlu dikaji dulu apakah di situ memenuhi persyaratan untuk dibuat Perppu, antara lain kegentingan memaksa,"

Selain judicial review ke MK, hal lain yang bisa dilakukan adalah legislatif review. Legislative riview bisa mendorong Anggota DPR periode yang akan datang untuk kembali melakukan perubahan atas UU KPK versi revisi tersebut.

Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan penerbitan Perppu dalam menyikapi UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. Informasi yang diperoleh merdeka.com, Jokowi berencana menerbitkan Perppu revisi UU KPK malam ini.

Informasi yang diperoleh merdeka.com, Jokowi berencana menerbitkan Perppu revisi UU KPK malam ini. Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno hanya melempar tersenyum. Lalu dia berguyon dengan wartawan.

Jokowi Keluarkan Perppu KPK Malam Ini?. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani dikonfirmasi kabar Jokowi umumkan malam ini, tak menjawab secara jelas. Menurut Asrul, DPR sedang membangun komunikasi dengan Jokowi.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9). Pertemuan yang tertutup dari awak media itu membahas soal situasi terkini Indonesia.

Pembentukan Perppu merupakan salah satu tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9) lalu.