Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia atau InJouney meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,19 triliun untuk menambal utang di Mandalika dan pengembangan KEK Sanur. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, arus kas InJourney banyak ditopang oleh lini bisnis bandara.

Kepala Center Food, Energy and Sustainable Development dari INDEF, Abra P.G Talattov, mengecam praktik korupsi yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya. Hal ini merespon usulan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp3 triliun pada 2024. Hal ini supaya INKA dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal produksi guna memenuhi kebutuhan gerbong kereta api di dalam negeri.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.

Kementerian Keuangan menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Waskita Karya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, penundaan dilakukan hingga ada kejelasan dari restrukturisasi utang perusahaan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menerima tambahan PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk memperkuat perusahaan dalam menyelesaikan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Penerimaan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke dalam Modal Saham KAI.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, dana yang diberikan tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir menyimpulkan, seluruh anggota rapat menyetujui PMN Non Tunai untuk tahun 2022 tersebut. Hal ini diambil setelah mendengar berbagai tanggapan dan persetujuan dari anggota Komisi XI yang hadir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan PT Hutama Karya (Persero) diberi penyertaan modal negara (PMN) non tunai berupa barang milik negara (BMN). Nantinya, BMN berupa tanah atau aset eks BPPN itu akan digunakan dalam pengembangan bisnis properti.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga memastikan BUMN yang rugi tidak akan mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Melainkan hanya BUMN yang mendapatkan penugasan atau untuk mendukung aksi korporasi.

Arya mencontohkan, total anggaran PMN untuk Hutama Karya senilai Rp28,9 triliun akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS). Dia mencatat, total ada 10 ruas tol yang akan mendapatkan pendanaan PMN.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kahar Muzakir menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia Tbk senilai Rp7,5 triliun yang akan diberikan setelah ada keputusan kasasi.