OTT PN Jakarta Selatan

Tim penyidik KPK telah mengirim surat permintaan cegah atas nama Lucas ke luar negeri tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 8 April 2021 kemarin. Pencegahan ke luar negeri terhadap Lucas dilakukan selama 6 bulan sejak 8 April 2021.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara terhadap dua pemberi suap hakim Jakarta Selatan. Arif Fitrawan divonis penjara selama 3,6 tahun dan P Martin Silitonga 3,10 tahun.

Panitera pengganti M Ramadhan divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap untuk diteruskan kepada dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total Rp 150 juta dan SGD 47 ribu.

Dua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dengan total Rp 150 juta dan SGD 47 ribu.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut tiga aparat peradilan atas penerimaan suap atas pengurusan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiga terdakwa adalah Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai Hakim PN Jaksel dan Ramadan sebagai panitera PN Jaktim.

Setelah menerima uang, Irwan mengajak Iswahyu Widodo makan malam dan Iswahyu Widodo meminta Irwan mengambil sebesar Rp40 juta dan sisanya untuk dirinya.

Desi Diah Suryono, istri mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ramadhan, mengaku pernah diperintah suaminya untuk membuang uang pecahan dolar Singapura saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kediaman mereka.

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Gede Ngurah Arya Winaya mengaku pernah mendapat titipan amplop berisi uang Rp 10 juta dari Ramadhan, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia menganggap uang itu diberikan sebagai 'jasa' titip pesan ke hakim.

Jaksa penuntut umum pada KPK mendakwa Muhammad Ramadhan, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima suap Rp 30 juta. Ramadhan menerima suap sebagai bentuk 'upah' nya berkomunikasi dengan hakim agar memenangkan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di PN Jaksel.

Dalam kasus ini, penyidik memeriksa staf Keuangan PN Jaksel Yulhendra serta tiga pihak swasta bernama Isrullah Achmad, Resa Indrawan Samir dan Thomas Azali. KPK juga menelusuri uang suap yang diterima para hakim.

Selain Guntur, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk kepentingan penyidikan kasus ini.

Dua hakim yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK bertugas di PN Jakarta Selatan. Sedangkan, panitera pengganti yang ditangkap yakni, Muhammad Ramadhan bertugas di PN Jakarta Timur.

Sebelumnya, Dua hakim PN Jakarta Selatan dan panitera pengganti PN Jaktim itu diduga menerima suap sebesar Sin$47 ribu dari Martin P Silitonga lewat Arif. Suap terkait gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR. Perkara perdata itu terdaftar dengan Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

KPK menduga dua hakim PN Jaksel serta panitera pengganti PN Jaktim menerima suap sebesar 47.000 dolar Singapura dari Martin P Silitonga melalui Arif. Pemberian uang ditujukan kepada hakim yang menangani perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

Dua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara perdata yang tengah ditangani.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih mengumpulkan data-data guna mencari tahu keberadaan hakim yang tidak masuk usai OTT dilakukan KPK. Tercatat, ada dua nama hakim yang tidak hadir pada hari ini yakni I dan RIW.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Dia pun menilai Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang membawahi para hakim gagal melakukan pembinaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan pihaknya sudah banyak mengeluarkan aturan untuk para hakim. Baik dari PERMA bahkan Maklumat dari Ketua. "Kemudian setiap Senin briefing. Kemudian satu bulan ada pengarahan, pembinaan, tetapi tetap saja melakukan perbuatan yang menjatuhkan citra lembaga."

Menurut Suhadi, pihak MA nantinya akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian tersebut tak terulang.