Muslim Uighur

Beberapa konten yang mempromosikan kemerdekaan nasib masyarakat Uighur juga dapat dilabeli sebagai konten "kekerasan dan terorisme".

Bachelet mengatakan “tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap warga Uighur dan kelompok muslim lainnya memenuhi kategori kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Sejumlah pejabat AS mengatakan minoritas Uighur yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang ditangkap dan dipekerjakan dengan paksa.

Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa mengatakan meski saat ini seluruh mata tertuju pada peristiwa invasi Rusia ke Ukraina, kejadian pilu yang menimpa jutaan muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di China harus tetap mendapatkan prioritas utama negara-negara dunia.

Xinjiang menjadi sorotan dunia internasional terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur yang membentuk populasi mayoritas di daerah paling barat daratan China itu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta pemerintah China mengizinkan kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet untuk melakukan "kunjungan yang kredibel" ke negara itu, termasuk ke Xinjiang.

Para aktivis HAM mengatakan sedikitnya 1 juta orang, sebagian besar minoritas Muslim telah ditahan di "kamp pendidikan ulang" di Xinjiang, di mana China dituduh melakukan pelanggaran HAM yang meluas termasuk pemaksaan sterilisasi untuk perempuan dan kerja paksa.

Sebuah dokumen yang bocor secara langsung menghubungkan para pemimpin tinggi China termasuk Presiden Xi Jinping dengan tindakan keras atau penindasan negara terhadap Muslim Uighur.

Sebuah video berdurasi 20 menit menampilkan belasan fasilitas penahanan Uighur di Xinjiang, China, memberikan bukti baru seputar tindakan keras China terhadap etnis minoritas di wilayah tersebut.

Meski Indonesia tidak ikut serta dalam salah satu JS, namun sejalan dengan mekanisme HAM PBB, Indonesia tetap menyuarakan agar berbagai pandangan atau concern terhadap suatu isu HAM bisa tetap tersampaikan.

Aishan yang berusia 33 tahun itu merupakan ayah dari tiga anak yang bekerja sebagai teknisi komputer dan menetap di Turki sejak 2012.

Senat AS mengesahkan UU yang mengatur larangan impor dari wilayah Xinjiang, China, sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.

Amerika Serikat (AS) membatasi ekspor untuk lima perusahaan China yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk produsen besar polysilicon untuk industri panel surya.

Seorang aktivis Uighur yang berbasis di Oslo, Abduweli Ayup mengatakan dia telah mendokumentasikan dan mengonfirmasi sedikitnya 28 warga Uighur dideportasi dari tiga negara mayoritas Muslim antara 2017 dan 2019: 21 dari Mesir, lima dari Arab Saudi, dan dua, termasuk Ahmad Talip, dari UEA.

China menuduh penyelenggara acara tersebut, yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan "masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang.

Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzamil Yusuf menilai cara Pemerintah China membela diri dengan mempertanyakan kredibilitas dan cara kerja media massa Internasional khususnya Indonesia seputar dugaan peristiwa kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur, adalah statement politik yang hampa.

Laporan berisi 53 halaman itu, berjudul “Break Their Lineage, Break Their Roots” (Putuskan Silsilah Mereka, Putuskan Akar Mereka), mendokumentasikan serangkaian pelanggaran yang juga termasuk penghilangan paksa, pengawasan massal, pemisahan keluarga, pemaksaan kembali ke China, kerja paksa, dan kekerasan seksual.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menyampaikan AS mendanai dan melatih minoritas Muslim di Xinjiang untuk menciptakan kerusuhan di wilayah itu.

AS menyebut China melakukan "genosida" terhadap Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di Xinjiang meski Bejing sudah membantah semua tuduhan itu dan menegaskan kebijakan mereka di Xinjiang adalah untuk mencegah ekstremisme.

"The Wings of Songs", film musikal yang didukung negara, bagian terbaru dalam kampanye propaganda China untuk mempertahankan kebijakannya di Xinjiang.