Mobil Dinas Anggota Dprd Jabar

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengkritisi kadernya menempati kursi DPRD menolak penganggaran tidak berpihak kepada masyarakat. Terutama menolak pengadaan mobil dinas bagi legislator.

Dedi Mulyadi ancam pecat fraksi Golkar jika terima mobil dinas baru. Bupati Purwakarta itu, menilai sangat tidak etis apabila wakil rakyat menerima fasilitas mobil dinas di tengah musibah bencana alam yang hari ini melanda Sumedang dan Garut.

Anggota DPRD Jabar dari Golkar dilarang terima mobil dinas. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, turunnya sejumlah kendaraan dinas pada sejumlah anggota DPRD Purwakarta tidak etis. Apalagi, itu dilakukan saat Jabar didera bencana banjir bandang di Kabupaten Garut dan longsor di Kabupaten Sumedang.

Pembelian mobil dinas anyar jenis Toyota Fortuner untuk kalangan DPRD Jabar belum jelas.

Dedi juga mengancam setiap kadernya di parlemen dengan sanksi pergantian antar waktu jika menerima kendaraan dinas.

Aher mengaku enggan jadi sasaran unjuk rasa jika meloloskan permintaan itu.

Ketua DPRD Jabar Ineu menyerahkan rencana pembelian mobil, kepada biro Pengelolaan Barang Daerah Pemprov Jabar.

"Penolakan masyarakat akan jadi pertimbangan."

PDIP Jabar merasa tidak masalah bila rencana itu batal. Pihaknya akan mengikuti semua keputusan hasil rapat.

Harapannya seluruh fraksi di DPRD Jabar akan menolak usulan pembelian mobil baru.

"Kalian enggak malu pakai uang rakyat, tapi masih banyak warga yang susah."

Kebanyakan alasannya pergantian itu lantaran Fortuner dianggap mampu melewati medan berat.

Pembelian mobil Toyota Fortuner yang diperkirakan menelan Rp 50 miliar dinilai akan melukai masyarakat banyak.

Gelontoran uang Rp 50 miliar akan lebih bermanfaat jika untuk masyarakat dibanding beli Fortuner.

Para anggota dewan seharusnya memahami jika banyak penolakan belanja mobil baru tersebut.