PDIP sebut pengadaan Fortuner buat DPRD Jabar sesuai mekanisme

Gelombang penolakan mobil Toyota Fortuner baru untuk 95 anggota DPRD Jawa Barat terus bergulir. Tidak demikian dengan fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat. Mereka melihat pengadaan mobil itu sesuai mekanisme.Ketua Fraksi PDIP Jabar Waras Wasisto menuturkan, mobil Toyota Rush dimiliki para anggota DPRD sejak 2009 kerap dikeluhkan. Sehingga wajar bila pengadaan itu dianggap mendesak."Pengadaan itu sesuai mekanisme. Kita kalaupun jadi. Itu statusnya pinjam pakai. Uangnya sudah ada di biro aset maka teman-teman kemarin waktu rapat pimpinan ditanya oleh pimpinan dewan, bagaimana nih uangnya sudah ada, apakah mau pinjam pakai atau tidak," kata Waras, Jumat (8/4).Meski demikian, PDIP Jabar merasa tidak masalah bila rencana itu batal. Pihaknya akan mengikuti semua keputusan hasil rapat."Buat kita fraksi PDIP perjuangan, kebetulan saya anggota dewan, saya tidak pusing, seandainya teman-teman menganulir, kita akan ikut. Enggak masalah. Kita menghargai hasil rapim dong, kita komitmen," ujarnya.Dia menambahkan, rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa semua anggota dewan bersepakat pinjam pakai. "Semua kemarin bersepakat pinjam pakai. Alasan sepakat pinjam pakai Karena kita mobil operasional Rush sudah banyak dikeluhkan," tandasnya.Sementara itu, fraksi Partai NasDem Jawa Barat berkukuh menolak pembelian kendaraan dinas anggota DPRD, sekalipun sifatnya hanya pinjam pakai."Kami dari Fraksi Partai Nasdem Jabar akan menolak pembelian mobil Fortuner untuk anggota DPRD Jabar, sekalipun sifatnya hanya pinjam pakai," ucap Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jabar M Iqbal, di Gedung DPRD Jabar. Alasan penolakan sendiri, kata dia, karena dana desa yang dipangkas sebenarnya lebih krusial ketimbang harus membeli mobil dinas.Dana desa dipangkas separuhnya karena alasan tarik ulur anggaran PON yang akan menelan APBD sangat banyak yakni Rp 2,3 triliun.