Ketua DPD Partai Golkar Jabar perintahkan kader tolak mobil dinas

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menginstruksikan anggota DPRD dari Fraksi Golkar untuk menolak kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Pernyataan itu dia sampaikan setelah terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jabar."Saya minta para Anggota DPRD Fraksi Golkar untuk 100 persen menolak keberadaan kendaraan dinas. Ini sikap partai menyikapi wacana penyediaan kendaraan dinas 95 Fortuner, satu Alphard dan satu Prado. Fraksi Golkar harus tolak dan kembalikan," kata Dedi di Purwakarta, Senin (25/4).Dedi menjelaskan, saat ini akuntabilitas keuangan Pemprov Jabar sedang diuji. Seperti diketahui, anggaran desa dialihkan untuk pembiayaan PON Jabar. Oleh karena itu, menurutnya keuangan Jabar lebih baik difokuskan kepada kebutuhan masyarakat."Dengan semua permasalahan yang ada, ini perlu sikap tegas untuk memandang keuangan Jabar untuk difokuskan pada kebutuhan publik Jabar. Hingga, pembelian mobil dinas dengan jumlah besar, merupakan ketidak seimbang-an dan itu ironi," ujar Dedi.Dedi menambahkan, menerima mobil dinas sama dengan mengkhianati janji kepada masyarakat. "Kembali pada cita-cita awal. Jadi anggota parlemen mau apa, ingat lagi cita-cita dan janji partai sama masyarakat apa. Menerima mobil dinas sama saja dengan mengkhianati janji dan cita-cita partai untuk masyarakat," tambah Dedi.Dedi juga mengancam setiap kadernya di parlemen dengan sanksi pergantian antar waktu (PAW) jika menerima kendaraan dinas."Sanksinya PAW kalau satu anggota Fraksi DPRD Golkar menerima kendaraan dinas. Saya sudah komunikasikan dengan teman-teman fraksi, pak Ali Hasan dan Ade Barkah," tutup Dedi.