Bupati Dedi usul alihkan anggaran Fortuner ke korban banjir bandang

Pembelian mobil dinas anyar jenis Toyota Fortuner untuk kalangan DPRD Jabar belum jelas. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan 17 anggota fraksi Golkar Jabar yang duduk di parlemen menolaknya.Duit tersebut kata Bupati Purwakarta itu lebih baik dialihkan ke yang lebih bermanfaat yakni untuk membantu korban bencana banjir bandang di Kabupaten Subang Minggu (22/5) lalu."Mobil dinas, kalau memang belum beli jangan dipaksakan. Fraksi Golkar jangan menerima. Kalau yang lain sudah, ya sudah aja, ada 17 fraksi Golkar (di DPRD), ini bisa dialihkan, ke Subang," kata Dedi di Kantor DPD Golkar Jabar, Kota Bandung, Kamis (26/5).Dedi menyebut, jika 17 fraksi tidak mengambil mobil jenis Toyota Fortuner artinya akan ada Rp 8,5 miliar yang bisa dialokasikan ke tempat lain. Estimasi per Toyota Fortuner yakni Rp 500 juta. Golkar menyebut untuk memulihkan Subang yang dihantam banjir bandang membutuhkan sekitar Rp 15 miliar.Golkar pun mendorong agar Pemprov Jabar bisa segera memulihkan kondisi Subang pasca banjir hebat yang menewaskan 6 warganya tersebut. Anggaran tersebut bisa diambil dari RAPBD 2016."Rp 15 miliar ini sifatnya recovery. Untuk kemudian dikembalikan ke fungsi semula. Ini ambil dari dana perubahan anggaran. Jika Golkar sudah mengalihkan anggaran itu (Rp 8,5 miliar) tinggal cari dari dana lain," ungkapnya.Sebagai daerah tetangga, Purwakarta sudah melakukan aksi solidaritas dengan menyumbangkan 100 tim cangkul. Lanjut dia, tim cangkul itu untuk membersihkan sisa material longsor dan tanah sisa banjir bandang."Tim cangkul saya juga sudah beres bekerja di sana. Dan saya hari ini sudah menganalisis bahwa apa yang terjadi di Subang pernah terjadi juga di Purwakarta. Faktornya sama karena ada dibuat berkebun, ada alih fungsi lahan," ungkapnya.Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat diminta keterangan perihal kelanjutan rencana pembelian mobil dinas ini, tidak memberi penjelasan yang pasti. Politisi PDIP justru menyerahkannya ke eksekutif."Selama ini mobil dinas belum ada. Kami belum ada kepastian karena kan pengadaan mobil dinas di biro aset," kata IneuRencana pengadaan mobil dinas lanjut dia, ini sudah dibahas sesuai dengan prosedur yang ada. Saat ini pihaknya lebih memilih menunggu keputusan dari Pemprov Jabar."Kita masih menunggu nanti apa yang akan diinikan (diputuskan) oleh biro aset. Kami DPRD sudah melakukan proses panjang melakukan evaluasi," ujarnya.Selain itu, pihaknya juga menunggu hasil konsultasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengenai rencana ini. Jika dari hasil konsultasi itu diputuskan tidak tepat, pihaknya akan ikut apa yang diputuskan."Kami harap kita mengikuti prosedur apa yang harus dilakukan," tandasnya.