Terlebih menurutnya pada masa pandemi Covid-19 ini, jurang ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan semakin parah.

Bintang menuturkan, Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam luar biasa. Namun, ia menyadari kekayaan paling berharga bagi suatu bangsa adalah sumber daya manusia termasuk anak Indonesia.

Bintang menjelaskan bahwa pekerja anak berbeda dengan anak yang bekerja, di mana kategori kedua dilakukan dalam jangka waktu pendek di luar waktu sekolah dan tanpa unsur eksploitasi.

Bintang mengatakan, sejumlah strategi diterapkan antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak. Hingga mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota.

“Kemen PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” Bintang menandasi.

Program ini baru ada di Desa Neboelaki Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan, hingga saat ini, totalnya ada 435 kabupaten/kota yang ikut menginisiasi Indonesia Layak Anak. Bahkan pada tahun 2019, 247 kabupaten/kota telah memperoleh award atau penghargaan kabupaten/kota layak anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada 2019 yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukkan angka 75,24.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengunjungi Tempat Pemilihan Suara (TPS) 17 di Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Denpasar, Bali, Rabu (9/12). Menteri Bintang mengunjungi TPS ini, karena seluruh penyelenggaraan di TPS adalah perempuan.

Dia mengatakan, pihaknya melakukan upaya sistematis agar masyarakat tidak mendiskriminasi, tidak menelantarkan, dan tidak mengeksploitasi anak penyandang disabilitas.

Menurut dia, upaya pencegahan KDRT lebih efektif dilakukan sejak dini dengan melibatkan generasi muda.

Bintang mendorong semua pihak, baik kementerian/lembaga, perguruan tinggi, sekolah, organisasi profesi, masyarakat, serta para pelaku perfilman nasional agar aktif berperan serta dalam upaya memenuhi hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak anak, termasuk melalui film.

Protokol kesehatan keluarga ini dapat diakses di berjarak.kemenpppa.go.id dan di website Kemen PPPA Kemenpppa.go.id.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang selama 8 tahun telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesetaraan gender.

Dia juga berharap, para keluarga untuk meminimalisir pertemuan dengan menggunakan daring. Seperti perhelatan ulang tahun, dia imbau agar dilakukan tanpa bertatap muka.

Dia menjelaskan protokol tersebut dibuat untuk mencegah penularan yang semakin masif terutama di klaster keluarga. Gusti Ayu juga mengatakan penerapan protokol tersebut juga nantinya dapat dilakukan jika ada salah satu keluarganya yang terpapar Covid-19.

Kemen PPPA melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lebak mengawal proses penyelidikan dilakukan polisi terkait penyebab orang tua korban tega melakukan aksi tersebut.

Puspaga dapat juga bermanfaat dalam meringankan kerja ekstra para orangtua untuk mendampingi dan memantau perkembangan anak, khususnya di era digital dan pademi.