Upaya Kementerian PPPA Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030
Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupaya mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 mendatang. Beberapa strategi sudah dilakukan.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan, hingga saat ini, totalnya ada 435 kabupaten/kota yang ikut menginisiasi Indonesia Layak Anak. Bahkan pada tahun 2019, 247 kabupaten/kota telah memperoleh award atau penghargaan kabupaten/kota layak anak.
“Pada tahun ini, Bu Menteri menekan MOU dengan Menteri Desa, kita akan memperkuat desa ramah perempuan dan peduli anak. Kami akan mengawal desa peduli anak sebagai pengembangan dan penguatan desa layak angka yang sudah kita rintis sebelumnya,” katanya dalam media gathering KemenPPPA, Kamis (11/2).
Selain bekerja sama dengan Kementerian Desa, KemenPPPA juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk menyediakan infrastruktur ramah anak. Sebab sebagian besar kasus kekerasan/kejahatan seksual terjadi karena banyak infrastruktur yang belum ramah anak.
“Kami juga melakukan penyiapan infrastruktur agar semua infrastruktur ramah anak. Banyak anak-anak kita yang mengalami kejahatan seksual, pedofil dan kekerasan di infrastruktur publik, karena belum ramah anak. Seperti di taman bermain,” ujarnya.
Lenny menjelaskan, dalam mewujudkan Indonesia layak anak 2030, KemenPPPA sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan membuat pusat informasi sahabat anak. Sehingga, anak-anak bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Selain itu, KemenPPPA juga sudah mendirikan 45 ribu lebih satuan pendidikan ramah anak. Seperti sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak. Secara bertahap, KemenPPPA sedang menginisiasikan lingkungan ramah anak di luar satuan pendidikan, seperti di keluarga, lingkungan sekitar rumah, serta lingkungan tempat ibadah.
“Kita juga bekerjasama dengan lembaga keagamaan dan dewan masjid untuk mengembangkan masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan pura ramah anak. Kita akan melanjutkan untuk agama-agama yang lain,” terangnya.
Bukan hanya di bidang pendidikan dan sosial saja, di bidang kesehatan, KemenPPPA pun telah berupaya mewujudkan instansi kesehatan yang ramah anak. Di tahun 2020, tercatat sudah ada 2.000 puskesmas ramah anak. Di tahun 2021 ini, Lenny menerangkan, KemenPPPA akan bekerjasama dengan Kemenkes untuk menginisiasi rumah sakit ramah anak.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memimpin upacara, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menitipkan pesan mendalam.
Baca SelengkapnyaBintang menyebut, perempuan dan anak-anak selama ini kerap menjadi korban kekerasan sehingga tergolong kelompok rentan.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaKepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaKorban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca SelengkapnyaTersangka Panca saat ini dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya