Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Upaya Kementerian PPPA Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030

Upaya Kementerian PPPA Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030 RPTRA Kampung Rambutan. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupaya mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 mendatang. Beberapa strategi sudah dilakukan.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan, hingga saat ini, totalnya ada 435 kabupaten/kota yang ikut menginisiasi Indonesia Layak Anak. Bahkan pada tahun 2019, 247 kabupaten/kota telah memperoleh award atau penghargaan kabupaten/kota layak anak.

“Pada tahun ini, Bu Menteri menekan MOU dengan Menteri Desa, kita akan memperkuat desa ramah perempuan dan peduli anak. Kami akan mengawal desa peduli anak sebagai pengembangan dan penguatan desa layak angka yang sudah kita rintis sebelumnya,” katanya dalam media gathering KemenPPPA, Kamis (11/2).

Selain bekerja sama dengan Kementerian Desa, KemenPPPA juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk menyediakan infrastruktur ramah anak. Sebab sebagian besar kasus kekerasan/kejahatan seksual terjadi karena banyak infrastruktur yang belum ramah anak.

“Kami juga melakukan penyiapan infrastruktur agar semua infrastruktur ramah anak. Banyak anak-anak kita yang mengalami kejahatan seksual, pedofil dan kekerasan di infrastruktur publik, karena belum ramah anak. Seperti di taman bermain,” ujarnya.

Lenny menjelaskan, dalam mewujudkan Indonesia layak anak 2030, KemenPPPA sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan membuat pusat informasi sahabat anak. Sehingga, anak-anak bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Selain itu, KemenPPPA juga sudah mendirikan 45 ribu lebih satuan pendidikan ramah anak. Seperti sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak. Secara bertahap, KemenPPPA sedang menginisiasikan lingkungan ramah anak di luar satuan pendidikan, seperti di keluarga, lingkungan sekitar rumah, serta lingkungan tempat ibadah.

“Kita juga bekerjasama dengan lembaga keagamaan dan dewan masjid untuk mengembangkan masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan pura ramah anak. Kita akan melanjutkan untuk agama-agama yang lain,” terangnya.

Bukan hanya di bidang pendidikan dan sosial saja, di bidang kesehatan, KemenPPPA pun telah berupaya mewujudkan instansi kesehatan yang ramah anak. Di tahun 2020, tercatat sudah ada 2.000 puskesmas ramah anak. Di tahun 2021 ini, Lenny menerangkan, KemenPPPA akan bekerjasama dengan Kemenkes untuk menginisiasi rumah sakit ramah anak.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Depan Anak Buah yang Naik Pangkat, Jenderal Polri Lulusan Terbaik Beri Pesan Mendalam soal Tanggungjawab
Depan Anak Buah yang Naik Pangkat, Jenderal Polri Lulusan Terbaik Beri Pesan Mendalam soal Tanggungjawab

Memimpin upacara, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menitipkan pesan mendalam.

Baca Selengkapnya
Kementerian PPPA Siapkan Ruang Laktasi dan Tempat Bermain Anak di Rest Area
Kementerian PPPA Siapkan Ruang Laktasi dan Tempat Bermain Anak di Rest Area

Bintang menyebut, perempuan dan anak-anak selama ini kerap menjadi korban kekerasan sehingga tergolong kelompok rentan.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.

Baca Selengkapnya
Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'
Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'

Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya

Baca Selengkapnya
Babak Baru Kasus Ayah Bunuh Empat Anak Kandung di Jagakarsa, Tersangka Segera Diseret ke Persidangan
Babak Baru Kasus Ayah Bunuh Empat Anak Kandung di Jagakarsa, Tersangka Segera Diseret ke Persidangan

Tersangka Panca saat ini dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno di Jatim, Saksi Anies-Muhaimin Ungkap Ada Kecurangan ASN dan Perangkat Desa
Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno di Jatim, Saksi Anies-Muhaimin Ungkap Ada Kecurangan ASN dan Perangkat Desa

Rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya