Kementerian PPPA Sebut Perlindungan Anak Disabilitas Belum Maksimal

Merdeka.com - Deputi Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar mengakui upaya pelindungan anak penyandang disabilitas di Indonesia belum maksimal. Sehingga pemerintah tidak pernah berhenti berupaya.

"Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal penyandang disabilitas, fokus pada anak penyandang disabilitas, melakukan upaya sistematis untuk melindungi mereka," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (30/11).

Dia mengatakan, pihaknya melakukan upaya sistematis agar masyarakat tidak mendiskriminasi, tidak menelantarkan, dan tidak mengeksploitasi anak penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas berhak diperlakukan sama seperti anak lainnya. Semua anak Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama, pada akhirnya yang membedakan adalah kemampuannya masing-masing.

"Sudah ada bukti penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan tidak kalah dibandingkan dengan orang lain. Salah satunya adalah Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia," tutupnya.

Nahar menerangkan, salah satu tugas Kementerian PPPA adalah memberikan pelindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas. Upaya pelindungan pertama adalah dalam bentuk regulasi dan kebijakan, dengan membuat peraturan perundangan-undangan tentang anak penyandang disabilitas, kemudian melakukan koordinasi.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian diberikan dukungan untuk bisa melaksanakan pelayanan langsung terhadap perempuan dan anak.