Mahyudin

Empat pimpinan yang telah ditetapkan adalah Nono Sampono dari subwilayah Timur II, Mahyudin dari wilayah Timur I. Kemudian dari wilayah Barat II ada La Nyalla Mahmud Mattalitti dan wilayah Barat I Sultan Baktiar Najamudin.

Anggota DPD 2019-2024 asal Kalimantan Mahyudin mengatakan, tata tertib (tatib) DPD 2019-2024 harus berlaku adil bagi semua pihak. Dia berharap tatib tersebut tidak boleh hanya untuk pihak tertentu.

MPR RI belum melakukan pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan dari lima menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuturkan, dinamika antar partai soal wacana ini belum bertemu pada satu titik.

"Darurat korupsi ini miris. Di Republik ini, hampir semua orang ditangkap KPK. Menteri, gubernur, bupati, Ketua DPR, DPD RI, DPRD, bahkan camat dan kades juga ada," kata Mahyudin.

Golkar minta KPK selesaikan kasus Century agar tak jadi fitnah. Menurutnya, titik berat masalah ini berada pada KPK. Tinggal langkah KPK apakah mau benar-benar menuntaskan atau tidak. Sebab, masalah Bank Century ini bermasalah dari sisi politik, tinggal penyelesaian dari sisi hukum.

Soal impor, Golkar minta menteri jangan sampai ganggu elektabilitas Jokowi. Saat ini masyarakat juga mengawasi setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia berharap para pembantu presiden bekerja dengan terukur supaya tak mengganggu elektabilitas Jokowi.

Jika kalau memang ada benar ada dana korupsi di Munaslub Golkar, dia meminta, pengadilan dan KPK untuk membuktikannya. Sebab dia memastikan jika Golkar tidak pernah menggunakan uang hasil korupsi untuk menggelar acara.

Mahyudin menegaskan, dinamika yang seperti itu terjadi di semua partai politik. Karena tidak mungkin Partai politik bisa mengendalikan seluruh kadernya, sehingga beberapa kader memiliki pilihan sendiri.

Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai kampanye negatif bagi petahana. Karena bermuatan kampanye, seharusnya tidak dilakukan di luar masa tahapan kampanye yang ditetapkan.

Mahyudin minta polisi usut aksi Neno Warisman rebut microphone pesawat. Sebelumnya artis yang juga pegiat #2019GantiPresiden mendapat penolakan di Pekanbaru. Massa menolak kehadirannya dalam deklarasi #2019GantiPresiden.

Wakil Ketua MPR Mahyudin: Jelang tahun politik ini sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kampanye-kampanye negatif misalnya. Tidak perlu kita menyebarkan ujaran kebencian, hoaks di media sosial, saya kira itu yang paling penting.

Mahyudin juga tak ingin berandai andai bila uji materi tersebut dikabulkan oleh MK dan JK mencalonkan kembali jadi Wakil Presiden dan jadi 'pesaing' Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Politikus Partai Golkar Mahyudin meminta restu warga Kalimantan Timur untuk maju sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019.

Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan hingga kini timnya masih fokus mengkaji Undang-undang MD3 yang mengatur pergantian pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk melihat bisa atau tidaknya Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Mahyudin, diganti oleh Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Dalam Pasal 17 UU MD3 disebutkan pergantian posisi pimpinan MPR hanya bisa diganti apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri.

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo membantah pencopotan Mahyudin dari kursi Wakil Ketua MPR sebagai upaya pembersihan orang-orang dekat Setya Novanto. Menurut Ketua DPR RI ini penggantian Wakil Ketua MPR itu sebagai masalah internal partai.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bertemu Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid. Dalam pertemuan kurang lebih satu jam, JK, kata Meutya, memberikan pesan agar partainya tetap baik-baik saja dan tidak terjadi kekisruhan.

Mahyudin juga yakin pergantian posisinya tidak akan dibahas dalam rapat gabungan MPR siang nanti.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tepatnya Pasal 427a dan c menyatakan, penambahan wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014 urutan ke-1, ke-3, dan urutan ke-6.

JK mengatakan yang menentukan seseorang menjadi menteri bukan partai tapi merupakan hak prerogatif presiden.