mafia pelabuhan

Menurut Ketut, terdakwa Imam Prayitno dan M Rizal Pahlevi divonis pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp400 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta operator pelabuhan di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan, untuk mencegah praktik dari mafia-mafia di kawasan pelabuhan.

Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus korupsi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas kasus tersebut.

Penyidik Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 hingga 2021. Pengusutan dilakukan Kejagung dengan memeriksa enam saksi terkait perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku Penyidik PPNS Bea Cukai.

Adapun ketujuh saksi yaitu; BEW selaku Kasi Kepabeanan dan Cukai IV KPPBC Bandar Lampung; MNEY selaku Kasi PLI KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta; H selaku Kepala Seksi Narkotika pada Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jawa Barat; MRP selaku Kasi Pabeanan KPPBC Bengkulu.

Kedua saksi adalah Dorothea Sigit Lestariningtyas selaku Kasubdit Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Pusat dan Bagus Nugroho Tamtomo Putra selaku Mantan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan.

Adapun 19 kontainer tersebut merupakan milik PT. HGI berisikan tekstil yang diimpor dari China dan dilakukan penyitaan serta penyegelan di lima lokasi.

Akibat dengan tidak diekspornya tekstil yang sudah diolah menjadi barang jadi tersebut, negara tidak mendapatkan devisa yang seharusnya menjadi keuntungan bagi negara.

Kasus ini mengakibatkan negara mengalami kerugian karena berkurangnya pendapatan devisa ekspor dan kebangkrutan sejumlah industri tekstil dan garmen di dalam negeri.