Legalitas Tambang

Pemerintah Provinsi Riau serius melakukan Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 34 Wilayah Pertambangan Rakyat di Kuantan Singingi, mengubah aktivitas ilegal menjadi legal demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan implementasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang dan menghentikan praktik penambangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi **penambangan timah sistem mitra** antara masyarakat, koperasi, BUMD, dan PT Timah Tbk. Langkah ini bertujuan menciptakan kegiatan pertambangan legal, tertib, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal