Larangan Mudik

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.

Pemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menegaskan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Kebijakan ini sudah berlaku bertahun-tahun demi memastikan aset negara tidak disalahgunakan.

Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan mobil dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik Lebaran 2026, sesuai aturan yang berlaku dan akan diparkirkan di Balai Kota.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan tegas terkait pelarangan mobil dinas mudik Lebaran 2026, dengan sanksi menanti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan ini. Kebijakan ini bertujuan menjaga kedisiplinan dan penggunaan fasili

Kementerian Kesehatan mencatat cakupan vaksinasi Covid-19 lengkap pada sejumlah daerah tujuan mudik Lebaran Idulfitri 2022 masih rendah. Bahkan, ada yang melaporkan kurang dari 70 persen dari target populasi.

Pemerintah mengizinkan anak berusia di bawah enam tahun untuk mudik Lebaran Idulfitri 2022 bersama orangtuanya. Meskipun, anak dalam kelompok umur tersebut belum mendapatkan rekomendasi untuk divaksinasi Covid-19.

Sembari mengkaji, pemerintah terus berupaya mengendalikan penularan Covid-19 dengan meningkatkan cakupan vaksinasi. Baik vaksinasi lengkap maupun booster.

“Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak cepat menyebar,"

Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 065/3290/B.Org-TL tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN selama hari libur nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi Covid-19.

Satgas diminta sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada masyarakat dan perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penyekatan dan larangan mudik, tren penurunan angka kejadian kecelakaan, juga diapresiasi sebagai indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Pengendalian Covid-19 selepas masa Operasi Ketupat itu sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro hingga 14 Juni.

Para pemudik yang terindikasi COVID-19 tersebut kemudian dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk menjalani tes usap PCR.

Fadil memahami menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan dalam operasi penyekatan mudik dan arus balik tidaklah mudah.

Fadil menerangkan, personel yang ditugaskan pada operasi Ketupat Jaya 2021 bahu-membahu mengendalikan laju penularan Covid-19 dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pemudik serta membuka layanan swab test antigen secara gratis.

Oleh karena itu, Kemenhub merekomendasikan tetap dilakukan pengawasan protokol kesehatan sangat ketat terhadap masyarakat yang akan balik lewat pelabuhan. Serta pemberlakuan screening test di angkutan umum.

Ratusan pegawai nonaparatur sipil negara (no-ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka diberhentikan melanggar aturan pelarangan mudik.

"Sebaiknya disarankan periksa swab antigen atau PCR lebih bagus. Laporkan ke ketua RT/RW atau Satgas COVID di lingkungan masing-masing untuk dipantau," katanya dalam dialog virtual seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sepanjang 12 hari pemberlakuan masa larangan mudik, jumlah pengguna KRL Yogyakarta-Solo tercatat sebanyak 48.572 orang.