Larangan Iklan Rokok

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Selama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Pengetatan aturan rokok dalam RPP Kesehatan sebagai aturan turunan UU Kesehatan dinilai akan berdampak bagi masa depan industri kreatif nasional.

Berbagai pelarangan soal industri hasil tembakau memberatkan industri kreatif dan periklanan.

Rencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Iklan rokok televisi (TV) yang jam tayangnya semakin sempit dari semula jam 21.30 – 05.00 menjadi 23.00 – 03.00.

Petugas Satpol PP Bali mulai membersihkan baliho iklan rokok di sejumlah tempat yang akan menjadi lokasi KTT G20. Kawasan itu diharapkan sudah bersih dari sarana promosi rokok saat konferensi negara-negara maju itu digelar.

Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor terus melakukan sosialisasi hingga penindakan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang KTR.

"Pemerintah sejatinya memang tidak perlu mengeluarkan seperti Sergub itu, atau tidak menerbitkan regulasi dalam upaya menghambat industri hasil tembakau. Apalagi industri kretek merupakan industri asli Indonesia," ujarnya

Menurut Bernard, pelaksanaan sidak tersebut hanya sosialisasi dan imbauan kepada pemilik warung dan minimarket agar tidak terlalu menonjolkan produk rokok, sekaligus mencopot poster iklan rokok, tapi tidak memberikan sanksi.

Namun, Riza meyakini banyak pihak yang mendukung aturan Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tersebut.

Selagi sanksi belum diterapkan, Riza meminta masyarakat patuh terhadap segala aturan pemerintah, tanpa perlu menunggu penertiban.

Regulasi terkait pengendalian rokok sejatinya sudah sangat ketat, termasuk pengawasan soal iklan produk maupun promosi rokok. Yongky juga turut mengkritik kebijakan ini yang dinilainya justru menghambat dunia usaha.

Gerai rokok di sejumlah mini market di DKI Jakarta mulai ditertibkan petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan dengan menutup display, poster hingga produk, dengan kain putih.

Sekretaris Jenderal P3I, Hery Margono menegaskan, rokok bukanlah produk ilegal yang dilarang beredar oleh hukum Indonesia. Menurut dia, produk legal memiliki konsekuensi mata rantai investasi, salah satunya iklan dan promosi.

Komunitas Masyarakat Tidak Merokok soroti terkait masih adanya iklan rokok di videotron milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka menyomasi dan meminta agar Wali Kota Pekanbaru, Firdaus segera menertibkan iklan rokok dan pemasangan videotron tersebut.

Iklan rokok banyak ditemukan disekitar lingkungan sekolah. Dalam penelitian berjudul Kepadatan Iklan Rokok Di Sekitar Sekolah tahun 2018, tercatat ada 3.453 titik iklan rokok yang ada di Semarang. Lokasi penjualan rokok tersebut berjarak sampai 300 m dari 978 sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA..