Kunker Fiktif Anggota Dpr

‎Harry juga berujar selama ini DPR selalu mendapat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Jangan sampai ada anggota yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil uangnya tapi kunjungan tidak dilakukan."

Kegiatan politik seperti kunjungan kerja seharusnya tidak bisa diatur-atur orang lain.

"Enggak ada ukurannya, enggak ada aturannya," kata Winan.

Pimpinan Fraksi Gerindra memberikan arahan agar seluruh anggota selalu disiplin dalam membuat laporan kunker.

Menurut Winan. kegiatan para anggota dewan merupakan tanggung jawab ketua fraksi.

Nyaris Rp 1 triliun uang rakyat tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para wakil mereka di Senayan.

Banyak anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

Audit dilakukan terhadap anggaran 2015.

Jazuli mengaku telah menyisir catatan atau laporan Kunker anggota Fraksi PKS.

Kejanggalan dalam laporan Kunker ada beberapa kemungkinan.

NasDem menegaskan selama ini menerapkan aturan yang ketat terkait laporan kunker para anggotanya di DPR.