Guntur mengharapkan, Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang terbaru harus diberlakukan secara sehat dan wajib tanam diharapkan tetap berlaku.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memulai proses persidangan dugaan kartel tiket pesawat yang melibatkan Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, dan Lion Air, hari ini Selasa (10/9).

Para pemain asing besar umumnya memproduksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Persoalan kemudian muncul ketika para perusahaan asing tersebut memainkan batasan produksi sehingga tidak menyentuh angka tiga miliar batang di masing-masing kategori.

KPPU melakukan pembacaan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam perdagangan garam industri Aneka pangan di Indonesia. Perkara ini sebelumnya melibatkan 7 importir garam yang dituding melakukan kartel sehingga harga garam melonjak naik.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih meminta pemerintah agar tidak terlalu mengintervensi tarif tiket pesawat yang saat ini dinilai terlalu tinggi oleh banyak kalangan. Menurutnya, pasar lebih punya wewenang untuk menentukan ketentuan tarif ini.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pihaknya akan menyelidiki lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) terutama bagi importir bawang putih yang sudah melakukan wajib tanam. Lambatnya proses tersebut telah membuat pemerintah harus menunjuk Bulog untuk impor bawang putih.

KPPU mencatat adanya enam kasus di industri penerangan dalam setahun terakhir. Dari enam kasus tersebut, tiga diantaranya telah masuk dalam tahap penyelidikan. Tiga kasus yang masuk tahap penyelidikan yaitu soal dugaan kartel harga tiket, tarif kargo udara dan rangkap jabatan direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya.

Anggota Komisioner KPPU Guntur Sirangih mengatakan, KPPU akan mendalami adanya potensi persaingan tidak sehat dari impor bawang putih ini. Sebab, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 mewajibkan importir untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5 persen dari kuota impornya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerjasama, terkait layanan isu persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Penelusuran ini dilakukan bersamaan dengan penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga tiket pesawat (kartel) serta menaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo.

KPPU akan memberikan sanksi sesuai acuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya telah berunding dan mencapai kesepakatan untuk menelaah kasus ini lebih jauh. Adapun lembaga sendiri telah memulai penelitian kartel harga tiket pesawat sejak sekitar satu pekan lalu.

Menurut Sutrisno, ada sejumlah hal yang menjadi keberatan pengusaha terhadap revisi UU ini. Salah satunya, definisi sejumlah kata atau kalimat yang masih dianggap akan menimbulkan multitafsir.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, mencatat Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat merupakan negara paling banyak melakukan transaksi merger dan akuisisi di Indonesia selama 2018. Adapun perusahaan yang melakukan akuisisi adalah perusahaan jenis multinational corporation (MNC).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat total denda pelanggaran persaingan usaha mencapai sekitar Rp 38,2 miliar pada 2018. Denda ini berasal dari sekitar 14 putusan perkara gabungan dari 2017 hingga 2018. Selama 2018, KPPU telah melakukan pemeriksaan sebanyak 23 perkara.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengakui bahwa persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar di 2019. Salah satunya terkait kartel pangan yang disebut akan menggerus daya beli masyarakat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 2,8 miliar kepada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) atau produsen Sari Roti, yang merupakan produsen Boga Sari. Hukuman tersebut terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prima Top Boga.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menilai ada indikasi kartel dalam terjadinya kenaikan harga telur di Sumatera Utara yang sudah mencapai Rp 1.800-2.000 per butir. Untuk itu, KPPU akan melakukan penyelidikan dan meminta para produsen dan pihak lainnya untuk tidak berbuat curang.