Kisruh Kelola Air

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan masih ada beberapa gedung di Jakarta yang menggunakan air tanah. Ia menegaskan akan menindak gedung-gedung dengan penggunaan air tanah yang berlebihan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA). Meski dijadwalkan akan disahkan menjadi UU pada Selasa (3/9), nyatanya masih ada kendala teknis sehingga harus diundur hingga sidang paripurna berikutnya.

Seorang warga, Hendra mengatakan, sudah hampir dua tahun pihaknya tidak mendapatkan suplai air yang lancar. Parahnya, warga harus merogoh kocek lebih banyak untuk membeli tempat penampungan air yang besar. Karena air PDAM Kota Banda Aceh hanya bisa mengalir menjelang tengah malam.

Jika tidak dibenahi dengan manajemen dan kebijakan pemerintah yang baik, maka dalam 50 tahun ke depan diprediksi tidak akan ada lagi air tanah yang bisa digunakan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan swasta. Pengambilalihan itu akan lewat langkah perdata atau renegosiasi kontrak.

Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan inspeksi kondisi sumur resapan dan air. Kali ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel inspeksi di kawasan industri, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Pengolahan limbah atau tinja menggunakan alat PAL-Andrich Tech System, bukan untuk air minum. Air olahan limbah hanya bisa digunakan untuk mencuci kendaraan atau menyiram tanaman.

"Kami meminta gubernur segera mengeksekusi putusan MA terkait pengelolaan air di Jakarta oleh swasta agar dikembalikan sepenuhnya ke negara, PDAM Jaya, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat," kata anggota Gerindra Fadjar Sidik di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4).

Sandiaga mengingatkan, warga Jakarta yang masih menggunakan air tanah untuk segera beralih ke PAM Jaya atau ke Palyja. Karena penggunaan air tanah yang berlebihan membuat permukaan tanah semakin menurun.

Padahal, dia menambahkan, yang menyebabkan tanah di Jakarta turun adalah sedotan air yang luar biasa banyak di sekitar gedung tinggi. Termasuk juga limbah yang terbuang tanpa dikelola.

Sebelum berangkat sidak, Anies menyampaikan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan.

Warga Rawa Badak, Jakarta Utara itu, sejak 1997 sudah berjuang menolak PT Aetra dan PT Pelija.

"Kalau pemprov senafas dengan swasta ajukan banding, mereka bisa dikatakan ingkar konstitusi."

Palyja selama ini menjadi pemasok utama air bersih di kawasan Jakarta Barat.

Soal air bersih di Jakarta, Ahok pernah menegaskan bakal mengalihkan dua perusahaan swasta ini menjadi BUMD.