Kisruh Anggaran TVRI

Kisruh dalam tubuh Televisi Republik Indonesia (TVRI) belum selesai. Babak baru, tiga direktur diberhentikan.

Berhubungan dengan hal itu, Komisi I akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dewas TVRI untuk membahas alokasi anggaran dan proses seleksi calon Dirut.

"Iya betul (kirim surat ke KASN)," kata Agil

Merasa tak diberi ruang untuk melakukan pembelaan terkait pencopotannya, Helmy Yahya blak-blakan kepada Komisi I DPR RI. Isak tangisnya bersama karyawan TVRI lain pecah, begitu Helmy keluar ruangan.

Dia menegaskan, perjuangannya bukan untuk pribadi semata, tetapi demi TVRI. Helmy mengaku perjuangannya melawan pemecatan juga untuk karyawan.

Helmy menutup keterangannya dengan mengatakan bahwa perjuangannya membahas pemecatan oleh Dewas (Dewan Pengawas) adalah untuk memperjuangkan pegawai TVRI.

Helmy menjawab tuduhan tersebut dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR. Menurutnya, perbandingan yang berbeda jauh antara gagal bayar Jiwasraya dengan pembelian liga Inggris.

Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra mengungkap, hubungan direksi dengan Dewan Pengawas TVRI sudah memanas saat direksi baru enam bulan menjabat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR.

Dia pun meminta apakah bisa keputusan Dewas TVRI soal pemecatan Helmy ditangguhkan sementara. Artinya Helmy tetap menjadi Dirut TVRI untuk sementara.

Dia mengakui, bahwa surat-menyurat memang penting dalam suatu lembaga. Namun, komunikasi langsung, berupa rapat-rapat juga bagian penting sebagai orang-orang 'satu rumah'.

Menurutnya, keberanian Helmy Yahya membuat harga siaran Liga Inggris dapat turun dan bisa tayang di TVRI.

Arief mengakui banyak pihak yang menyukai Liga Inggris. Namun, menurutnya, kini TVRI juga menyiarkan siaran asing lain dengan jumlah banyak.

Helmy Yahya tak terima. Apalagi Helmy mengklaim telah membawa TVRI semakin cemerlang selama dua tahun menjabat duduk di kursi orang nomor satu di TVRI.

"Dan kami minta kepada yang membawahi TVRI nanti akan bertindak tegas supaya kekisruhan tidak berlarut-larut sehingga tidak mengganggu proses pemberian informasi kepada masyarakat."

Farhan mengatakan pemberhentian Helmy harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 pasal 22 sampai pasal 25.

Dana tunjangan karyawan tersisa Rp 25 miliar dan hanya cukup buat setahun ke depan.

Konflik berkepanjangan membikin TVRI tidak sehat.

DPR membekukan anggaran TVRI hingga waktu tidak ditentukan.