Kemelut panjang bikin TVRI lama meriang

Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) sampai saat ini terseok. Jumlah pemirsa terus tergerus dilahap televisi swasta memanjakan penonton dengan berbagai program edukasi dan hiburan. Lembaga penyiaran berpelat merah ini tertinggal dari segi teknologi siaran dibanding televisi swasta. Televisi didanai pajak masyarakat ini terus bergelut dengan konflik internal sejak 2001.Lembaga penyiaran saban tahun menerima kucuran dana dari pemerintah lebih dari Rp 1 triliun ini hanya memiliki tiga kendaraan buat melakukan siaran langsung (SNG), namun hanya satu masih bisa beroperasi untuk mengejar peristiwa besar, seperti bencana. Sisanya cuma digunakan di sekitar kantor karena peralatan kuno, besar, dan membutuhkan pekerja sampai 70 orang.Seorang sumber Sumber di TVRI menilai penyakit TVRI terlalu akut. Dari gemuknya jumlah pegawai dan banyak kepentingan, konflik dalam direksi, sengketa antara direksi dan dewan pengawas seperti saat ini, sampai ketertinggalan teknologi ketimbang stasiun televisi swasta.“Jangan samakan kami dengan televisi swasta atau bahkan bisa seperti BBC dan NHK atau televisi pemerintah negara lain sudah mengudara secara internasional," katanya kepada merdeka.com akhir pekan lalu.TVRI sekarang memiliki hampir enam ribu pekerja berstatus pegawai negeri dan karyawan kontrak. Ini membuat bengkak anggaran karena setiap keluar dari studio, karyawan harus harus mendapatkan tunjangan. “Dengan jumlah ini harusnya kami bisa bersaing di dalam negeri, tapi tiap direksi datang selalu membawa timnya sendiri. Ini membuat konflik internal terus berlangsung,” ujarnya.Dia mencontohkan dalam satu program siara langsung pertunjukan musik digelar di pelataran kantor TVRI hanya bertahan beberapa lama. Padahal, tim dibawa berasal dari luar TVRI dan dana dialokasikan hampir Rp 25 miliar. “Direksi datang ke sini bukan meningkatkan kapasitas internal, tapi memilih orang lain. Jadi wajar dalam konflik saat ini karyawan hanya diam," tuturnya. Besaran gaji karyawan TVRI saat ini sesuai golongan pegawai negeri. Paling tinggi untuk tingkat manajer umum mencapai Rp 4,5 juta. Gaji itu disediakan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tetapi mereka mendapatkan dana tunjangan dari pendapatan TVRI diluar APBN. Untuk karyawan kontrak, gaji disesuaikan upah minimum provinsi ditambah tunjangan antara Rp 300 ribu sampai Rp 1,5 juta.Menurut sumber itu, saat ini dana tunjangan buat karyawan tersisa Rp 25 miliar dan itu untuk satu tahun ke depan. "Kalau dana ini dipakai buat bikin program atau operasional program, hanya cukup satu bulan. Dana ini terganggu, karyawan bisa bergejolak,” kata dia memperingatkan.Pemerhati dunia penyiaran dari lembaga Remotivi Roy Chaniago mengatakan perubahan TVRI dari televisi corong pemerintah menjadi televisi publik belum diikuti perubahan paradigma dari sumber daya manusianya. ”Banyak yang muda pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kultur mereka masih birokrasi,” ujarnya.Dia membenarkan TVRI belum bisa bersaing dengan televisi swasta sebab dana digelontorkan masih sedikit. Alokasi anggaran lebih banyak untuk gaji pegawai mayoritas pegawai negeri. ”Jangan dulu berharap lima tahun mendatang TVRI bisa seperti BBC atau televisi publik lainnya,” katanya.