Undang-undang Cipta Kerja menjamin pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk pangan bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Hal ini termaktub pada pasal 48 UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melaporkan sampai 7 Oktober 2020, total penggunaan dana desa untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 30,18 triliun. Dari jumlah tersebut program Desa Aman Covid-19 memakan anggaran sebesar Rp 19,37 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan desa dengan dana desa saat ini masih cenderung elitis, bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.

Anggaran tersebut sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan, dan tinggal menunggu pengesahannya lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Nurdin mengatakan, pihaknya terus mendorong revitalisasi kawasan industri berbasis 4.0.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan anggaran dana desa hingga Desember 2020 sekitar Rp 41 triliun. Besaran ini merupakan sisa dari sebagian anggaran yang telah disalurkan dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, capaian ini berasal dari Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program yang mulai dilaksanakan pada Januari 2020 ini, teruji menahan kemiskinan di 15 ribu desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tak akan mungkin tersalurkan 100 persen ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Saat ini, penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melaporkan, hingga 20 Juli 2020, realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen. Anggaran tersebut disalurkan bertahap selama 4 bulan untuk jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Bambang meminta Menteri Halim merinci penyebab kelebihan bayar perjalanan dinas bengkak sampai miliaran. Apalagi perjalanan dinas seharusnya dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah melakukan tugas.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat sebanyak 70.546 desa telah menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) hingga Senin (29/6). Ini setara 94 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar bantuan langsung tunai (BLT) menjadi tepat sasaran. Hal ini menjawab banyak keluhan bahwa penyaluran BLT tidak tepat sasaran.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada tahap pertama telah tepat sasaran. Sebab, pihaknya mencatat 88 persen penerima manfaat BLT-DD ialah masyarakat berprofesi petani dan buruh tani.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat sebanyak 68.103 desa telah menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) hingga Minggu (21/6). Ini setara 91 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS). Aduan dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 65.711 desa telah menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) hingga hari ini (16/6). Ini setara 90 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan perlu diterapkannya model bisnis (business model), dalam upaya memajukan pertanian tanah air, termasuk kesejahteraan petani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menolak penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan secara rapel. Sehingga penyaluran tetap diberikan selama tiga bulan kepada seluruh keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.