Kementerian PDT

Belakangan ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyinggung tentang perangkat desa yang tidak bisa diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya, karena perangkat desa tidak memiliki jam kerja.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Internasional Fund Agriculture Development (IFAD) terus berupaya memastikan implementasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) memprioritaskan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa guna menanggulangi kemiskinan dan menekan prevalensi stunting di Indonesia Timur.

Tim Bawaslu Babel melakukan pembahasan bersama pihak Kemendes PDTT di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tujuannya agar sesuai dengan tuntutan zaman, di mana digitalisasi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Karenanya, penting untuk seluruh masyarakat bisa beradaptasi.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, desa antikorupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di desa.

Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut pencairan dana desa sudah mencapai Rp 51 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.808 desa atau setara 99 persen jumlah desa di Indonesia.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masuk ke Online Single Submission (OSS), guna memudahkan pengembangan usaha yang dilakukan di tingkat desa. Dengan begitu, BUMDes lebih mudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna menunjang bisnisnya.

Hadir juga dalam malam tos kenegaraan itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Halim Iskandar beserta istrinya usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 berdampak terhadap distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa pada 2023 berpotensi ditiadakan.

Selain kepada warga desa, Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga menghimbau relawan desa untuk bersiap-siap mengantisipasi malam pergantian tahun ini agar terus bergerak di malam tahun baru, menjaga desa dan mengajak warga desa untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Dengan berbadan hukum, BUM Desa dan BUM Desa Bersama diharapkan lebih berorientasi bisnis dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga desa.

Namun untuk mewujudkan hal itu memerlukan banyak keterlibatan seluruh pihak, mulai perangkat desa, warga desa, tokoh desa serta para pendamping.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) kian serius menggarap sektor Desa Wisata sebagai pengungkit ekonomi warga.

Target penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota diharapkan bisa tuntas tahun 2021. Pasalnya, data SDGs Desa siap digunakan sebagai basis rencana aksi penanggulangan kemiskinan esktrem.

Harapannya, bisa meningkatkan ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging di tanah air.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan kekayaan desa-desa di Indonesia begitu luar biasa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran penting dalam menguatkan desa.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu (29/9).

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu Internasional sudah selayaknya bukan hanya dimaknai sekedar seremonial belaka tanpa makna. Melainkan mengenai pelaksanaan dari semua prinsip utama Right to Know day.