Pemerintah Catat Ada 3.242 Aduan Program Jaring Pengaman Sosial

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS). Aduan dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden.

"Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang JPS," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam pernyataannya, Selasa (16/6).

Menurutnya, aduan masyarakat mencakup Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya. Proporsi pengaduan BLT-DD sendiri mencapai 2 persen dari total 74.953 desa penerima manfaat.

Halim kemudian berujar, mayoritas aduan berupa pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lainnya. Seperti di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara, masyarakat melakukan aduan terkait pemotongan BLT-DD dan salah sasaran.

Bahkan di Desa Lante provinsi NTT, aparat desa akan melakukan pemotongan BLT-DD sebesar Rp100 ribu. "Ada surat undangan disertai rencana pemotongan pada 11 Juni 2020, langsung dibatalkan camat dan pemotongan tidak terjadi," jelas dia.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan terus mengawal penyaluran program BLT-DD agar tepat sasaran. Untuk proses pengaduan dapat melalui menghubungi call center 1500040 atau alamat website sipemandu.kemendesa.go.id.