Dengan nota kesepahaman ini maka Kementerian dapat menyempurnakan data di Kementerian Hukum dan HAM. Mengingat Kementerian Hukum dan HAM merupakan gerbang pertama dalam pendaftaran bahan hukum dan badan usaha.

Ditjen AHU Tegaskan UU Jaminan Fidusia Beri Perlindungan kepada Debitur. Dia mengungkapkan lembaga jaminan fidusia juga memberikan perlindungan kepada benda bergerak atau kendaraan yang sedang di kredit oleh debitur tidak bisa dieksekusi oleh kreditur kecuali dalam hal debitur wanprestasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, pertemuan rutin tingkat eselon I tersebut nantinya akan membahas hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kerjasama di bidang hukum.

Menurut Yasonna, terpidana hukuman mati dapat berubah tindak eksekusinya dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah sikap selama berada di sel tahanan.

Indonesia Menang Gugatan Arbitrase International ICSID. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan keterangan terkait kemenangan pemerintah Indonesia atas perusahaan pertambangan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di gugatan arbitrase International ICSID.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memenangkan gugatan arbitrase internasional yang dilayangkan dua perusahaan tambang asing, Churchill Mining Plc dari Inggris dan Planet Mining Pty Ltd dari Australia.

Menjelang Pemilu 2019, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) minta pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA). Hal tersebut demi terciptanya kondusifitas di wilayah Jawa Tengah.

Kemenkum HAM Jateng Kukuhkan 504 Anggota Tim Pengawas Orang Asing. Pengawasan ini sekaligus untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Baik terhadap masyarakat sekitar maupun juga kepada warga negara asing (WNA) yang datang untuk berkunjung di wilayah Jateng.

Menkum HAM Minta Pengawas Notaris Tegas dan Profesional. Yasonna menjelaskan Kemenkum HAM seringkali digugat di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yasonna menginginkan, dengan dilantiknya komisioner ‎dapat meningkatkan pungutan royalti dari karya cipta dan hak cipta kemudian disalurkan ke pemiliknya. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan ke pemilik hak dan karya cipta.

Yasonna ingin penyelenggaraan Pileg dan Pilpres nanti berlangsung seperti Pilkada Serentak beberapa waktu lalu. Sebab, menurut dia, bangsa Indonesia telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi pada Pilkada Serentak lalu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meluncurkan program Kampus Kehidupan. Program tersebut membekali narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pemuda Tangerang, menempuh pendidikan strata 1, konsentrasi jurusan hukum.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham meresmikan layanan contact center yang di dalamnya terdapat beberapa saluran informasi. Di antaranya, Call Center, Live Chat, Email dan LAPOR!.

"Status kepemilikan dari sebuah korporasi yang seringkali sengaja disamarkan, membuat ruang untuk pengawasan secara utuh menjadi sangat sulit" kata Maftuh selaku Kepala Sub Direktorat Badan Hukum yang mewakili Direktur Perdata saat pembukaan di Hotel Novotel Makassar, Jumat(28/09).

Bahas anggaran, Menkumham dan Jaksa Agung raker dengan DPR. Rapat kerja tersebut juga membahas tentang Rencana Kerja Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, dana hasil penjualan produk nantinya akan dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun begitu, sebagian akan disisihkan sebagai premi kepada warga binaan yang menciptakannya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan pihak swasta meluncurkan dompet elektronik bernama Jeera Wallet. Dompet elektronik ini diharapkan mampu membantu menyalurkan dan mengelola berbagai hasil keterampilan warga binaan penjara.

Menurut Noveri, pemberian remisi ini adalah hak narapidana, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.