Kemenkum HAM Jateng Kukuhkan 504 Anggota Tim Pengawas Orang Asing
Merdeka.com - Sebanyak 504 anggota tim pengawasan orang asing (Pora) dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Wilayah Jawa Tengah. Pengukuhan dilakukan Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Wilayah Jateng, Ramli HS disela acara Rakor Tim Pora se eks Karesidenan Surakarta di The Sunan Hotel Solo, Senin (18/3).
"Salah satu tujuan pembentukan tim Pora ini untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Jateng," ujar Ramli.
Ramli menerangkan, tim tersebut tersebar di 32 kota dan kabupaten serta 742 tingkat kecamatan. Pengawasan ini sekaligus untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Baik terhadap masyarakat sekitar maupun juga kepada warga negara asing (WNA) yang datang untuk berkunjung di wilayah Jateng.
Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, keberadaan WNA ke Indonesia tentu saja juga berdampak pada sektor wisata. Sehingga, mereka banyak mengeluarkan uang untuk berbelanja.
"Keberadaan orang asing itu juga berdampak pada masyarakat sekitar. Misalkan mereka tinggal di hotel, jalan-jalan dan berbelanja, ini akan meningkatkan pendapatan pada masyarakat," jelasnya.
Selain Imigrasi, pembentukan Tim Pora juga melibatkan berbagai instansi, seperti TNI, Polri, kejaksaan, BIN serta dari pemerintah daerah.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sedangkan mengenai adanya bilik asmara, dengan jelas membantas keberadaan fasilitas tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnya14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaWarga diminta tidak terpancing berita hoaks dan SARA terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaAnies mengawali kampanye di Padang dengan menghadiri Kampanye Akbar di Halaman Gor H. Agus Salim.
Baca SelengkapnyaKarnita meminta warga untuk menjaga jarak aman dan agar tidak berbuat macam-macam yang bisa mengancam keselamatan.
Baca Selengkapnya