Kemenkum Kalteng

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan sinergi adat pemerintah krusial bagi pembangunan hukum daerah, menciptakan kepastian hukum berkeadilan dan menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Kalimantan Tengah.

Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti digital di World Intellectual Property Organization (WIPO) mendapat sambutan positif dari berbagai negara, menandai langkah strategis dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

DPRD Barito Utara bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pembentukan produk hukum daerah, termasuk Ranperda Perlindungan Petani Barito Utara, demi kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah bersinergi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat sentra Kekayaan Intelektual (KI), mendorong akselerasi Perlindungan Paten Kalteng dan inovasi daerah.

Kemenkum Kalteng berhasil merampungkan pembentukan 1.571 Posbakum di seluruh desa/kelurahan, menjadi yang tercepat keempat di Indonesia. Bagaimana capaian ini tingkatkan akses keadilan?