KemenkopUKM

Inisiatif Koperasi Desa Merah Putih digalakkan pemerintah untuk menyerap 1,4 juta penerima PKH sebagai tenaga kerja, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta industri besar masif melibatkan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku, mendorong perputaran ekonomi yang merata dan ketahanan industri nasional.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengungkapkan adanya penurunan warung kelontong yang drastis di Indonesia, dengan lebih dari 2 juta unit gulung tikar akibat ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang longgar.

Kementerian Sosial melibatkan orang tua siswa Sekolah Rakyat dalam pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat, sejalan dengan Inpres Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

Menteri Koperasi dan UKM resmikan 10 apotek percontohan Koperasi Apotek Merah Putih, bertujuan memperkuat layanan kesehatan dasar dan menyediakan obat terjangkau bagi masyarakat di berbagai daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

KemenKopUKM segera luncurkan Aplikasi SAPA UMKM untuk digitalisasi layanan UMKM. Platform ini janjikan data real-time, atasi masalah data statis, dan dorong pengembangan usaha.

Wamen UMKM menyakini Andalas Business Matching bisa menjadi katalisator penting dalam mendorong sinergi lintas sektor untuk penguatan UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.

Pemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen.