Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam rangka penanganan dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Paket kebijakan ini disusun beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang warga negara Indonesia positif terpapar covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang akan berakibat pada semakin melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, tidak masalah jika ada pihak yang mengkritisi Omnibus Law. Menurutnya, justru kesempatan ini akan menjadi ruang diskusi dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak.

Pemerintah melakukan segala cara agar daya beli masyarakat bisa meningkat lebih tinggi. Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi menyatakan ada beberapa langkah yang sedang disusun, salah satunya penjualan merchandise karakter film lebih cepat dari tanggal seharusnya.

Pemerintah menetapkan target inflasi pangan bergejolak atau volatile food sebesar 4 plus minus 1 persen atau 3-5 persen di 2020. Penetapan ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pemerintah pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendukung peningkatan produksi kakao di dalam negeri. Dia mengakui produktivitas kakao terus mengalami penurunan dari biasanya mampu memproduksi 700-800 ribu ton, menyusut menjadi 250 ribu ton.

Mulai dari penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law (khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan) hingga implementasi Online Single Submission (OSS) versi terbaru.

Menko Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global terutama untuk pencapaian SDGs.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengakui total ekspor Indonesia tahun lalu negatif. Hal ini dipicu kondisi ekonomi global yang tak menentu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 mencapai Rp139,51 triliun atau 99,65 persen. Angka ini hampir mencapai target realisasi yakni Rp140 triliun.

Iskandar mengatakan, suku bunga KUR terus mengalami penurunan sejak tahun 2011. Tercatat, suku bunga KUR mencapai 22 persen di 2014, kemudian turun menjadi 12 persen di tahun 2015. Setelah itu suku bunga KUR terus menurun hingga 6 persen di tahun 2020.

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan para pegawai khususnya itu akan bekerja berbasis proyek. Salah satu tugas mereka untuk mempercepat proses implementasi biodiesel 30 persen (B30).

Nantinya, implementasi Kartu Pra Kerja menyasar berbagai kota satu bulan selanjutnya. Sementara peluncuran secara nasional di seluruh daerah baru dilakukan pada Agustus 2020.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebutkan, beberapa negara meniru langkah Indonesia mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan menerapkan campuran minyak sawit 20 persen dengan solar (B20). Negara tersebut adalah Malaysia dan Thailand.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat tersebut, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menjelaskan, salah satu syarat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi yaitu terealisasinya omnibus law.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani di Kantornya, Jakarta, untuk membahas mengenai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk omnibus law.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengatakan, kepastian Hyundai untuk berinvestasi mobil listrik di Indonesia bakal diumumkan pekan depan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada Minggu (24/11).