Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR Sebelum 12 Desember 2019

Jumat, 6 Desember 2019 13:53 Reporter : Merdeka
Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR Sebelum 12 Desember 2019 investasi. shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat tersebut, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019.

"Sebelum tanggal 12 Desember sudah harus memberikan ke parlemen baleg di DPR. Kemudian menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya pertengahan Januari," kata Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).

Sesuai dengan hasil rapat koordinasi menteri yang lalu, Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia duduk bersama untuk membahas keputusan dalam membentuk satuan tugas bersama dalam rangka percepatan Omnibus Law bidang cipta lapangan kerja dan perpajakan.

"Kemudian hasil akhirnya, terus terang. masih akan ada beberapa subtansi yang akan kita putuskan di raker menteri yang InsyaAllah akan dilaksanakan hari Senin sore atau Selasa yang akan diselenggarakan di sini (kemenko perekonomian)," jelas Susi.

Sementara itu, Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, substansi Omnibus Law dibagi menjadi 11 klaster untuk lapangan kerja dan 6 klaster untuk perpajakan. Nantinya, Kadin akan memberikan beberapa masukan kepada pemerintah untuk kemudian dimasukkan dalam Omnibus Law.

"Lebih bicara mekanisme namun secara garis besarnya substansinya. 11 klaster di bidang lapangan kerja dan 6 klaster di bidang perpajakan. Rencananya memang setelah rapat menteri, selasa atau rabu diserahkan oleh kami," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Pematangan Kerangka

Setelah mengetahui jumlah klaster, Kadin akan mendistribusikan klaster sesuai dengan subtansinya. Kemudian selama satu minggu, Kadin akan memberikan kesempatan untuk mematangkan kerangka yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan cara memberikan feedback.

"Dan tentunya Kadin akan memfasilitasi apabila diperlukan pertemuan dengan kementerian yang terkait," jelas Rosan.

Feedback dan semua penyempurnaan yang akan dilaksanakan sampai pertengahan bulan Januari nanti, diharapkan dapat membuat pembahasannya menjadi lebih baik dan Omnibus Law akan maksimal.

"Sehingga pembahasannya akan lebih baik dan pada saat implementasinya, hal ini benar-benar bisa berjalan sehingga Omnibus Law ini bisa lebih optimal dan penyempurnaan-penyempurnaan ini akan terus kita lakukan sampai pertengahan bulan Januari," ujarnya.

Reporter Magang: Nurul Fajriyah [azz]

Baca juga:
Menteri Yasonna Sebut Omnibus Law Masuk Pembahasan Usai Reses DPR 18 Desember
Khawatir Investasi Tumbuh di Bawah 5 Persen, Pemerintah Obral Insentif Pajak
RUU KUHP, KKR dan Pemindahan Ibu Kota Musuk Prolegnas 2020
Jokowi Minta DPR Tak Menghambat Proses Omnibus Law
Menkum HAM Upayakan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020
Refly Harun Usul Peraturan Pemerintah dan Perpres Juga Diberlakukan Omnibus Law

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini