Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui masih ada beberapa pokok permasalahan yang dihadapi di dalam ruang lingkup kementeriannya. Salah satunya yakni belum tersedianya data referensi yang valid dan akurat yang mendukung program kebijakan prioritas nasional.

Susiwijono menyampaikan, nota kesepahaman yang diinisiasi sejak bulan Januari 2019 ini akan berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dituangkan kembali dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan pemerintah akan menyampaikan 10 poin tanggapan perlawanan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa kepada komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna membeberkan penyebab industri ekstraktif terus turun dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya karena harga ekspor komoditas turun.

Dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia, hanya beberapa yang berani membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, adanya relaksasi prosedur ini mendorong ekspor kendaraan bermotor CBU meningkat. Sehingga, ke depan dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi hambatan dalam ekspor.

Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan peleburan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam. Meski demikian, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebutkan Klinik Berusaha dilengkapi dengan fasilitas pelayanan berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Jakarta sudah memiliki sistem perizinan online atau Jakevo. Jakevo tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan OSS.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, perlambatan ekonomi China akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Penandatanganan dokumen tersebut merupakan suatu agenda yang bukan hanya penting tapi berguna. Sebab setelah penandatanganan maka kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Aparatur nya akan diukur dengan kinerja dan capaian sepanjang 2019.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis dan perbankan sebagai penyalur.

Asisten Deputi Perkebunan Holtikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wilistra Danny, mengakui ketergantungan impor terhadap komoditas kakao (buah coklat) masih cukup tinggi. Ini dikarenakan produksi kakao di dalam negeri masih jauh dari kebutuhan.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, dalam rapat tersebut masing-masing kementerian diminta untuk memperkuat program vokasi di lingkungannya. Nantinya, bakal ada beberapa bidang yang menjadi sektor unggulan dalam meningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menambah impor jagung sebanyak 30.000 ton pada Februari 2019. Jumlah ini untuk menambah stok jagung impor yang sebelumnya ditargetkan sebesar 100.000 ton di 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memperkuat mitigasi di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) rawan bencana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan Peraturan Pemerintah mengenai penyempurnaan paket kebijakan ekonomi XVI terbit sebelum Februari. Saat ini, salah satu yang telah selesai dibahas adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpajakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan program ini sangat penting mengingat lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta