Menko Darmin Tetapkan 23 Program Prioritas di Kementeriannya Sepanjang 2019
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution melakukan penandatanganan perjanjian kinerja, program manajemen risiko, dan sasaran kerja pegawai 2019. Penandatangan perjanjian kinerja ini dihadiri oleh pegawai Kemenko Perekonomian.
"Pagi kita menandatangani 3 dokumen masing-masing. Ini, bentuk dari wujud dari komitmen, dari janji. Ada orang yang tidak begitu senang dengan formalitas. Padahal ya formalitas itu perlu," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/1).
Penandatanganan dokumen tersebut merupakan suatu agenda yang bukan hanya penting tapi berguna. Sebab setelah penandatanganan maka kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Aparatur nya akan diukur dengan kinerja dan capaian sepanjang 2019.
"Salah satu bentuk kinerja yang baik adalah mitigasi risiko yang berpengaruh pada pencapaian target. Oleh karena itu ditandatangani Piagam Manajemen Risiko. Untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dalam rangka mencapai target kerja sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak dini," jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwiyono mengatakan, setidaknya ada 23 program priorotas yang ditetapkan tahun ini. Sementara program reguler ditargetkan mampu dicapai sebanyak 42 program.
"Itu merangkum ada 23 program prioritas dan 42 program reguler untuk masing masing kedeputian. Misalnya, deputi 1 ada 4 KUR, DNKI, inflasi dan fiskal," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinpar Kaltim siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaRoadmap PMV diluncurkan untuk semakin mendorong dan mengembangkan sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Megawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pakar TKN, Burhanuddin Abdullah, memberikan apresiasi terhadap rekomendasi tersebut
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama ikut ambil bagian dalam realisasi program pemerintah pusat seperti penurunan angka stunting.
Baca Selengkapnya