Kartel Motor Matik
Bos KPPU ingat pesan Jokowi tak boleh kalah dari pelaku kartelKetua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengingat kembali pesan Presiden Joko Widodo bahwa negara ini tidak boleh kalah terhadap pelaku kartel. Pesan tersebut diingat saat tengah berhadapan dengan dua perusahaan besar yang diduga melakukan kartel motor matik.
- KPPU beberkan 3 bukti persekongkolan kartel motor matik
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf bakal membeberkan tiga bukti persekongkolan antara Yamaha dan Honda dalam penetapan harga motor matik. Tiga bukti ini cukup menguatkan KPPU untuk memenangkan sidang banding di pengadilan.
- KPPU siap hadapi gugatan dua pabrikan besar motor matik
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan PT Yamaha Indonesia Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor telah terbukti melakukan kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Kedua pabrikan ini didenda hingga Rp 25 miliar.
- Kartel motor matik jadi keputusan terburuk sejak berdirinya KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. Kedua perusahaan didenda hingga Rp 25 miliar.
- Praktik kartel Yamaha-Honda ganggu iklim investasi Indonesia
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda kepada Yamaha dan Honda akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut, akan berimbas pada kepastian investasi di Indonesia.
- Kasus Yamaha Honda, diputuskan bersalah hingga perlawanan hukum
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) telah memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) telah terbukti melakukan kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc di Indonesia.
- Honda bakal tempuh jalur hukum lawan keputusan KPPU
General Manager Corporate Secretary dan Legal AHM, Andi Hartanto mengaku kecewa terhadap putusan putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) melakukan praktik kartel.
- Diputuskan bersalah oleh KPPU, Yamaha ajukan nota keberatan
General Manager After Sales Division Yamaha Indonesia Muhammad Abidin mengaku kecewa terhadap putusan Majelis KPPU yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) melakukan praktik penetapan harga motor.
- 4 Pembelaan bos Yamaha dituduh jadi kartel motor matik
KPPU menduga PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Motor Indonesia (YMI) melakukan praktik kecurangan dalam memonopoli pasar sepeda motor jenis Skuter Matik 110-125 cc. Dugaan ini semakin kuat setelah ditemukan adanya bukti dokumen melalui surat elektronik berisi tentang koordinasi harga.
- Yamaha sebut rekomendasi dugaan kartel motor matik tak terbukti
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang lanjutan dengan pembacaan kesimpulan kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Salah satu rekomendasi yang diberikan investigator KPPU yakni Yamaha-Honda terbukti secara sah melanggar.
- Yamaha balik tuduh KPPU lakukan pemeriksaan tanpa izin
KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).
- Bos Yamaha harap kasus kartel motor matik tak pengaruhi ekonomi RI
Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) Dyonisius Betty meminta sidang KPPU terkait kasus dugaan kartel persekongkolan harga dengan PT Astra Honda Motor (AHM) diputuskan secara adil. Dia berharap keputusan kasus dugaan kartel tersebut tak mempengaruhi iklim industri otomotif Indonesia.
- Ini rekomendasi putusan KPPU atas dugaan kartel Yamaha dan Honda
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pembacaan kesimpulan dari kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Di mana kedua perusahaan asal Jepang ini diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.
- Bos Yamaha bantah terlibat kartel harga motor matik di Indonesia
Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Minoru Morimoto membantah Yamaha melakukan dugaan kartel persekongkolan harga dengan PT Astra Honda Motor (AHM). Yamaha selalu mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan produk terbaik. Jika Yamaha melakukan kartel maka karyawan akan mengalami kerugian.
- 5 Fakta menarik Yamaha dan Honda disebut kartel motor matik
Saat ini Yamaha dan Honda menguasai 97 persen pangsa pasar Indonesia
- Impor bahan baku sepeda motor dari Asia dan Timur Tengah
15 persen komponen sepeda motor harus ditutupi dari impor.
- KPPU: Yamaha & Honda naikkan harga motor matik 3 kali dalam 1 tahun
"Harusnya dalam 1 tahun jangan sering-sering naik harganya."
- Asosiasi: Sepeda motor tak bisa pakai 100 persen produk dalam negeri
Saat ini, penggunaan bahan baku lokal untuk sepeda motor dari dalam negeri telah mencapai 85 persen.
- Kinerja turun, jadi bukti Yamaha & Honda tak lakukan kartel?
Kinerja Yamaha dan Honda sama sama turun.
- Ini kata pemerintah soal dugaan kartel harga motor matik
Pemerintah tak bisa berbuat apa apa soal dugaan kartel harga.