Kartel Motor Matik

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengingat kembali pesan Presiden Joko Widodo bahwa negara ini tidak boleh kalah terhadap pelaku kartel. Pesan tersebut diingat saat tengah berhadapan dengan dua perusahaan besar yang diduga melakukan kartel motor matik.

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf bakal membeberkan tiga bukti persekongkolan antara Yamaha dan Honda dalam penetapan harga motor matik. Tiga bukti ini cukup menguatkan KPPU untuk memenangkan sidang banding di pengadilan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan PT Yamaha Indonesia Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor telah terbukti melakukan kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Kedua pabrikan ini didenda hingga Rp 25 miliar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang penetapan harga. Kedua perusahaan didenda hingga Rp 25 miliar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda kepada Yamaha dan Honda akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut, akan berimbas pada kepastian investasi di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) telah memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) telah terbukti melakukan kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc di Indonesia.

General Manager Corporate Secretary dan Legal AHM, Andi Hartanto mengaku kecewa terhadap putusan putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) melakukan praktik kartel.

General Manager After Sales Division Yamaha Indonesia Muhammad Abidin mengaku kecewa terhadap putusan Majelis KPPU yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda) melakukan praktik penetapan harga motor.

KPPU menduga PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Motor Indonesia (YMI) melakukan praktik kecurangan dalam memonopoli pasar sepeda motor jenis Skuter Matik 110-125 cc. Dugaan ini semakin kuat setelah ditemukan adanya bukti dokumen melalui surat elektronik berisi tentang koordinasi harga.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang lanjutan dengan pembacaan kesimpulan kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Salah satu rekomendasi yang diberikan investigator KPPU yakni Yamaha-Honda terbukti secara sah melanggar.

KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).

Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) Dyonisius Betty meminta sidang KPPU terkait kasus dugaan kartel persekongkolan harga dengan PT Astra Honda Motor (AHM) diputuskan secara adil. Dia berharap keputusan kasus dugaan kartel tersebut tak mempengaruhi iklim industri otomotif Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pembacaan kesimpulan dari kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Di mana kedua perusahaan asal Jepang ini diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Minoru Morimoto membantah Yamaha melakukan dugaan kartel persekongkolan harga dengan PT Astra Honda Motor (AHM). Yamaha selalu mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan produk terbaik. Jika Yamaha melakukan kartel maka karyawan akan mengalami kerugian.

Saat ini Yamaha dan Honda menguasai 97 persen pangsa pasar Indonesia

15 persen komponen sepeda motor harus ditutupi dari impor.

"Harusnya dalam 1 tahun jangan sering-sering naik harganya."

Saat ini, penggunaan bahan baku lokal untuk sepeda motor dari dalam negeri telah mencapai 85 persen.

Kinerja Yamaha dan Honda sama sama turun.

Pemerintah tak bisa berbuat apa apa soal dugaan kartel harga.