Inpres
-
News •Wali Kota Denpasar Minta Maaf dan Klarifikasi Penonaktifan BPJS Kesehatan PBIWali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menegaskan tidak ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
-
Ekonomi •Pemkab Mukomuko Gencarkan Pembinaan Petani Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Jadi SawitPemerintah Kabupaten Mukomuko terus berupaya mencegah Alih Fungsi Lahan Sawah Mukomuko menjadi kebun sawit melalui pembinaan petani dan perbaikan irigasi demi ketahanan pangan.
-
Ekonomi •Pemkab Sigi Prioritaskan Rehabilitasi 17 Jaringan Irigasi untuk Ketahanan PanganPemerintah Kabupaten Sigi memastikan 17 jaringan irigasi akan direhabilitasi pada tahun 2025, menjadi yang terbanyak di Sulawesi Tengah. Program ini vital untuk ketahanan pangan dan optimasi lahan pertanian di Sigi.
-
Ekonomi •Tahukah Anda? Pemerintah Percepat Pembangunan Gudang & Gerai Koperasi Desa Merah Putih, Target Maret 2026Pemerintah kebut pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan rampung Maret 2026. Inpres terbit, percepatan di seluruh daerah!
-
Ekonomi •Gubernur Sumut Resmikan Pembangunan 800 Gerai KDMP Serentak, Wujudkan Cita-cita Ekonomi KerakyatanGubernur Sumut Bobby Nasution meresmikan pembangunan gerai KDMP di Deli Serdang, bagian dari 80.000 gerai nasional. Apa peran Koperasi Desa Merah Putih bagi ekonomi rakyat?
-
News •KPK kembali tegaskan terus usut pejabat korup meski ada InpresInpres itu tentang perlindungan hukum bagi pejabat bidang infrastruktur diterbitkan.
-
News •Jokowi siapkan Inpres tentang Pemberantasan Korupsi"Minggu ini diharapkan selesai Inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga."
-
7News •Tolak upah murah, ratusan buruh unjuk rasa bawa kerandaMereka menggelar demo di Gedung Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk menolak Inpres politik upah murah di 2014.
-
Ekonomi •SBY paparkan 5 kebijakan pemerintahLima kebijakan tersebut meliputi berbagai hal mulai dari persoalan BBM, fiskal, hingga investasi.
-
Ekonomi •Larangan mobil dinas gunakan BBM dipertegasSaat ini pemerintah sedang dalam kondisi prihatin dan hanya mengalokasikan anggaran pada keperluan yang mendesak.