Industri Pariwisata

Pemerintah Indonesia serius mengembangkan wisata kebugaran sebagai strategi menarik wisatawan berkualitas. Sektor ini menjanjikan masa tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih besar.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata aktif membuka peluang kerja sama dalam pengembangan pariwisata premium Indonesia, bertujuan memperluas jejaring bisnis dan menarik wisatawan berkualitas tinggi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana mendorong Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 tingkatkan kerja sama pariwisata, perluas jangkauan destinasi Indonesia ke pasar global.

Kementerian Pariwisata akan menindak sekitar 1.600 akomodasi tak berizin yang dipasarkan melalui platform agen perjalanan daring (OTA) mulai Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya penertiban akomodasi tak berizin OTA di Indonesia.

Kenaikan harga tiket pesawat dan pelemahan rupiah mulai menekan sektor pariwisata Sulawesi Selatan, memicu kekhawatiran pelaku industri akan penurunan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kemenekraf akan luncurkan Program Keselamatan Pariwisata 2026 guna perkuat standar keamanan destinasi. Inisiatif ini penting demi pengalaman wisatawan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengambil langkah strategis untuk memperkuat Tata Kelola Akomodasi Bali, memastikan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) fokus memperkuat tata kelola akomodasi wisata Bali demi menciptakan ekosistem industri yang adil dan berdaya saing. Apa saja langkah strategisnya?

Minor Hotels, jaringan hotel internasional, berinovasi dalam Pemanfaatan AI di Hotel untuk personalisasi pengalaman tamu. Simak bagaimana kolaborasi dengan raksasa teknologi ini mengubah industri perhotelan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang membuka program sertifikasi pariwisata gratis bagi pelaku usaha, wujudkan SDM profesional dan berdaya saing.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali memperkenalkan tata kelola pariwisata Bali yang inovatif. Fokus utama adalah memastikan pengalaman wisatawan terintegrasi sejak kedatangan di bandara hingga akhir perjalanan mereka di Pulau Dewata.

Pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo mendesak pembukaan Taman Nasional Komodo (TNK) mulai 1 Februari 2026. Desakan ini muncul setelah penutupan akibat cuaca buruk berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi lokal, menimbulkan ketidakpastian bagi indust

Kemenpar berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup menyusun ulang indikator Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) untuk hotel di Bali, fokus pada peningkatan Proper Pariwisata Berkelanjutan setelah ratusan hotel berpredikat merah

Kepala Dispar Kepri, Hasan, mengingatkan bahwa Asosiasi Pariwisata Kepri tidak boleh membatasi keanggotaan, menekankan pentingnya kolaborasi untuk pembangunan pariwisata daerah.

PHRI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk mendengarkan keluhan pelaku usaha hotel dan restoran terkait Raperda KTR DKI Jakarta, khawatir berdampak signifikan pada industri.

Ajang FSI Demoday 2025 sukses menampilkan beragam inovasi kuliner, memperkuat potensi kuliner Indonesia untuk bersaing di pasar global dan menarik minat investor.

Kementerian Pariwisata dan JICA kembali berkolaborasi untuk mengoptimalkan kualitas SDM Pariwisata Indonesia, menargetkan lulusan Poltekpar siap bersaing global. Simak detailnya!

Kementerian Pariwisata menghadirkan Program Adult Learning Poltekpar bekerja sama dengan Swiss untuk meningkatkan kapasitas dosen. Cari tahu bagaimana program ini merevolusi pendidikan vokasi pariwisata!

Pemerintah melalui Kemenpar serius menggarap isu keberlanjutan dalam Revisi UU Kepariwisataan, mencakup emisi karbon hingga pemerataan infrastruktur. Apa dampak bagi industri pariwisata nasional?

PHRI Jakarta memprediksi 50% bisnis hotel di Ibu Kota akan terimbas Raperda KTR yang lebih ketat. Kekhawatiran akan penurunan okupansi dan dampak ekonomi muncul.