Hukum kebiri paedofil

Hukum kebiri adalah jenis hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hukum kebiri, pelaku divonis dengan dijatuhi hukuman berupa prosedur medis penghapusan penis dan testis, atau organ seks eksternal laki-laki. Hukum kebiri sendiri telah ada di Eropa sejak Abad Pertengahan.

"Jadi kalau algojo sifatnya menghukum, profesional medis sebaliknya dan ini sudah dinyatakan secara universal oleh Asosiasi Dokter seluruh dunia dan itu dianut secara universal oleh seluruh dokter sedunia bahwa dokter itu tidak boleh terlibat dalam upaya hukuman apapun sebagai algojo," kata Daeng.

Salah satunya penolakan para dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah merancang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) mengenai Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Kebiri kimia merupakan proses pengebirian yang dilakukan melalui obat anafrodisiak untuk menurunkan libido atau aktivitas seksual. Berbeda dengan kebiri yang dilakukan secara operasi yang menghilangkan kelenjar kelamin, kebiri kimia tidak menghilangkan organ tertentu dan tidak menjadi cara sterilisasi.

Menurut Ahmad, penetapan hukuman kebiri pada predator seksual anak merupakan ranah kejaksaan. Kepolisian akan bekerja sesuai kewenangannya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus.

Dia mengungkapkan, dengan PP itu memberikan kepastian agar ada langkah-langkah lebih konkret terhadap para pelaku pemerkosa. Menurutnya, masyarakat diuntungkan dengan adanya PP ini.

??Sahroni mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena memang kondisi sudah mendesak terkait dengan kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.???? Dia mengutip data kepolisian, misalnya di Jakarta Barat, angka kekerasan pada anak meningkat 48 persen pada tahun 2020 dari data pada tahun sebelumnya.

Rita mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pidana penjara paling lama 20 tahun penjara.

Mudzakir menambahkan, penandatanganan PP tersebut juga menandakan pemerintah justru abai untuk meningkatkan kualitas sosial di masyarakat. Sebab, tindakan kekerasan seksual terkait dengan sosial seseorang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berharap, PP kebiri kimia tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan ingin pelaku pemerkosaan dihukum kebiri kimiawi dan digantung di depan umum.

Hakim menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimia terhadap Rahmat Slamet Santoso, guru pramuka asal Surabaya yang mencabuli 15 orang siswa didiknya. Vonis itu dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/11).

Rahmat Santoso (30) tersangka pencabulan anak-anak dituntut hukuman kebiri kimia oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Jika tuntutan ini dikabulkan hakim nantinya, maka ini adalah hukuman kebiri kimia kedua setelah Mojokerto.

Untuk korban, Kementerian PPPA akan tahap penanganan pasca putusan khususnya para korban dan akan melindungi para korban paedofil ini.

Alasannya, sebuah hukuman harusnya tidak berdampak negatif di kemudian hari.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto yang memvonis Muhammad Aris (20) bersalah dan dihukum kebiri kimia tengah viral. Setujukah Anda?

Dia mengungkapkan, para dokter juga menolak menjalani eksekusi kebiri kimia untuk terpidana pemerkosaan anak. Karena itu, politikus Gerindra itu berharap ada penyelesaian soal pemberian hukuman tersebut.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait hukuman kebiri kimia, bagi para pelaku pencabulan atau predator anak di bawah umur.