Evaluasi WFH
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8685048/original/088421800_1783670581-210145.030-menaker-tegaskan-wfh-perusahaan-swasta-fleksibel-tak-harus-ikut-asn-1.jpg)
Menaker Tegaskan WFH Perusahaan Swasta Fleksibel, Tak Harus Ikut ASNMenteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8677814/original/044747300_1783668027-050102.323-pemprov-sulbar-terapkan-kebijakan-wfh-pppk-selama-dua-bulan-akibat-kondisi-fiskal-daerah-1.jpg)
Pemprov Sulbar Terapkan Kebijakan WFH PPPK Selama Dua Bulan Akibat Kondisi Fiskal DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.