Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang perkara penghapusan nama terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri. Sidang lanjutan ini dengan terdakwa pengusaha Tommy Sumardi ini menghadirkan saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pertama, pada 27 April 2020, Fransisca mendapat mandat dari Djoko Tjandra untuk menyiapkan uang senilai USD 100 ribu. Melalui sambungan telepon, Djoko Tjandra meminta agar uang tersebut diserahkan pada Nurdin.

Tiga saksi lainnya adalah Farah Milasari Dewi selaku karyawan swasta, Julia Rani selaku teller Dolar Asia cabang Melawai dan Meliani Tri Kartika selaku Head Marketing Tri Tunggal.

"Betul memang bahwa pak Djoko Tjandra masuk kemari dia mempunyai rapid test berstandar internasional yang dibawa dari Malaysia," kata Krisna saat jeda sidang, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (27/11).

Terlebih, Prasetijo sampai rela terbang ke sana hanya untuk mendengar masalah tersebut dari mulut Djoko Tjandra.

"Saya salah menangkap yang beliau minta," ungkap Anita.

"Yang jemput saya saat itu Ibu Anita, Pak Prasetijo, dan Johny di bandara Supadio pada tanggal 6 Juni pagi hari," ungkap Djoko Tjandra di ruang persidangan.

Djoko Tjandra mengklaim jika dirinya tidak pernah mengetahui kalau memiliki surat keterangan Covid-19, surat kesehatan, maupun surat izin jalan yang dikeluarkan dari Bareskrim Polri sebagaimana didakwakan kepada dirinya.

Sekedar informasi, Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Brigjen Prasetijo Utomo masing- masing akan dihadirkan memberikan kesaksian terhadap terdakwa yang lainnya.

"Tidak bertemu. Karena kita janjian 'Tom kapan mau ke KL (Kuala Lumpur)', karena saat saya tahu Pak Tommy besan dengan ex Prime Minister Malaysia, Datuk Sri Najib (Najib Razak),"

Djoko Tjandra mengaku telah memberikan uang ke Tommy untuk mengurus status DPO sebanyak USD 500 ribu dan SGD 200 ribu.

Selanjutnya, dia bersama dengan Prasetijo dan Anita Dewi Kolopaking langsung bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat carter. Saat itu, Prasetijo mengenalkan diri sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri kepadanya.

Dalam persidangan, dia menyebut jika red notice atas nama dirinya itu sudah terhapus di Interpol International sejak sekitar 2014-2015. Saat itu, dia berada di Singapura.

"Saya bilang 'aduh Tom berat dengan biaya Rp15 miliar, gimana kalau Rp 5 miliar, akhirnya kita sepakati angka Rp10 miliar," kata Djoko.

Saat itu, kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo bertanya kepada Fortes yang mau diperintahkan oleh Prasetijo yang padahal bukan atasan dirinya secara langsung. Prasetijo saat memberi perintah itu masih menjabat sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Saat itu, Prasetijo mendatangi ruangan Irjen Napoleon Bonaparte yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter serta ke ruangan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

Fortes mengaku diminta untuk membuat konsep surat terkait dengan Djoko Tjandra pada 9 April 2020. Setelah selesai diedit, Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Prasetijo Utomo dan selanjutnya konsep surat tersebut dikirimkan Prasetijo Utomo kepada Tommy Sumardi.

Namun dalam ruang persidangan, Anita meralat dan mengatakan jika dirinya tak mengetahui darimana tiket penerbangan untuk dirinya pada saat menuju ke Kuala Lumpur, untuk bertemu Djoko Tjandra.