Bupati Blokir Bandara

"Saat ini sedang melengkapi berkas pemeriksaan itu untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum," kata Untung Yoga.

Jika Bupati Ngada Marianus Sae tidak dibebaskan, para Kepala Desa mengancam akan melumpuhkan aktivitas di daerah.

"Saya harap kasus ini tidak menjadi politisasi kepentingan politik tertentu," bela PAN.

Bupati Ngada dinilai melanggar pasal 421 dengan memerintahkan orang lain untuk melanggar hukum.

Pemeriksaan Bupati Ngada akan dilakukan setelah Tahun Baru dan dilaksanakan di Polda NTT.

Secara teknis, pemeriksaan kepala daerah seperti bupati sangat mudah dilakukan oleh kepolisian, kecuali untuk penahanan.

Marianus juga enggan berkomentar perihal ditetapkannya 15 Satpol PP sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sejauh ini polisi baru menetapkan tiga tersangka.

Polisi lebih dulu menetapkan 15 orang Satpol PP sebagai tersangka.

Namun polisi belum menyentuh Bupati Ngada, Marianus Sae yang memberi perintah untuk memblokir bandara.

"Hukum Indonesia tumpul terhadap kasus Century? Tapi, mau gagah-gagahan terhadap bupati daerah terpencil," kata Dradjad.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo akan memediasi persoalan pemblokiran bandara bupati Ngada

Pemblokiran dilakukan atas perintah Bupati Ngada, Marianus Sae.

"Kursi masih kosong tiga, mengapa seorang pejabat enggak dikasih seat," ujar Hatta.

Kejadian tersebut biasanya terjadi di luar pulau Jawa karena ketergantungan perizinan dengan pejabat setempat.

Marianus punya rencana mengurangi angka kemiskinan di Ngada dengan meminjamkan sapi untuk diternakkan warga.

"Otoritas bandara yang bisa jadi pelapornya. Penyidik bisa dengar otoritas bandara sana," ujar Brigjen Boy.

Kendati membela Marianus, Hatta mempersilakan jika ada yang akan memidanakan aksi Bupati Ngada memblokir bandara.

"Dia telah secara tidak sah mengambil alih bandara. Setara dengan pembajakan pesawat," kata Alvin Lie.

Ahok menyarankan, ketika Marsianus tidak mendapatkan tiket seharusnya jangan sampai merepotkan pihak lain.