Jatah kursi pejabat sering korbankan rakyat yang mau terbang

Pernahkah anda mendengar cerita orang gagal melakukan penerbangan karena harus mengalah pada pejabat? Nah, ternyata peristiwa semacam itu sering terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota kecil di luar pulau Jawa.Baru-baru ini terjadi lagi hal yang serupa. Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae dengan arogan menutup Bandara Turelelo Soa hanya karena tak kedapatan tiket penerbangan Kupang menuju ke Turelelo Soa.Aksi tidak simpatik sang bupati itu sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebab aksi konyol tersebut dinilai membahayakan keselamatan penumpang dan mengakibatkan jadwal jalur penerbangan di bandara tersebut menjadi berantakan.Menurut salah seorang konsultan pemerintah pusat yang mengaku sering berurusan dengan pemerintah daerah, mengatakan bahwa kejadian-kejadian menjengkelkan seperti kerap terjadi. Dia sendiri juga mengaku pernah beberapa kali mengalaminya sendiri. Biasanya pula hal tersebut terjadi di kota-kota kecil."Saya dulu pernah punya pengalaman di Aceh. Ada orang dari pemda yang bisa memastikan kalau kita pasti bisa dapat tiket (pesawat). Meskipun itu sudah dibilang harga mahal atau penuh. Jadi itu memang jatah. Biasanya untuk kapolda, gubernur, pangdam dan pejabat-pejabat lainnya. Mereka memang punya jatah khusus untuk bepergian. Misal pada saat itu penuh, itu penumpang lain bisa dikorbankan dengan berbagai alasan," kata pria yang enggan disebutkan identitasnya ini kepada merdeka.com, Senin (23/12).Menurut dia, biasanya penerbangan di kota-kota kecil mempunyai ketergantungan perizinan dengan pejabat setempat. Segala sesuatu dengan teknis pemberangkatan pesawat bisa sewaktu-waktu dibatalkan atau dipindahtangankan kepada pejabat tertentu yang sedang membutuhkan."Itu hampir semua daerah seperti itu. Di kota kecil kan memang pesawat biasanya sangat terbatas. Alasannya kan ada juga ada rapat penting di Jakarta misalnya, dan harus segera berangkat. Cuma memang kadang-kadang sifatnya kan mendadak. Sebetulnya kalau seat itu memang selalu disediakan, itu kata mereka kepada saya lho ya. Seat itu disediakan tapi kan kalau sampai menjelang hari keberangkatan belum ada kan pasti udah diisi, lalu pada akhirnya dibilang penuh dan mereka nggak bisa berangkat. Tapi kadang-kadang mendadak ada kepentingan beneran, sehingga penumpang lainnya ya harus dikorbankan," paparnya.Kendati sudah lazim dilakukan oleh para pejabat setempat, menurut dia hal tersebut sungguh sangat merugikan masyarakat. Sebab, biasanya pejabat-pejabat yang menggunakan fasilitas tersebut tak selalu mempunyai kepentingan yang mendesak. Bahkan hanya untuk rapat luar kota saja mereka bisa seenaknya mendapat tiket pesawat dengan mengorbankan penumpang lainnya yang justru lebih mempunyai tiket resmi dari maskapai penerbangan."Jadi urusan kedaruratan mereka kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya gini, oke tiba-tiba ada tsunami, yaudah semua penerbangan sekitar Medan, Banda Aceh, Padang itu dalam keadaan kondisi darurat kan? Bisa aja itu. Tapi kalau situasinya normal ya nggak ada alasan mendadak. Termasuk contoh misalnya kapolda, mana berani maskapai pesawat itu menolak permintaan kapolda mau berangkat segera. Ya nggak berani. Dikasih pasti, dan penumpang lain jelas dikorbankan," ujar dia.Dia menambahkan, kelakuan para pejabat yang seperti itu juga tak bisa untuk sepenuhnya disalahkan. Sebab, budaya semacam itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Masyarakat pun juga tak bisa menggugat lantaran pihak maskapai ataupun pengelola mempunyai alasan yang bermacam-macam dan tak bisa untuk ditentang."Saya dulu pernah ditawari dan dipaksa oleh mereka, tapi saya nggak mau. Padahal waktu itu mereka memastikan ada, saya bisa berangkat segera. Saya nggak mau. Karena saya tahu pasti ada penumpang dikorbankan pada saat itu," imbuh pria ini sembari tertawa."Alasannya waktu itu saya lebih penting daripada penumpang lainnya. Cuma nggak gampang juga kalau konsumen mau menggugat. Karena sistem pencatatan disana kan nggak terbuka. Karena mereka bisa aja ngomong, oh maaf kemarin saya catat, oh maaf komputer kita kemarin error, selesai itu urusan. Kita juga nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang biasanya mereka pakai untuk menghadapi komplain konsumen," tandasnya.