Bupati Banjarnegara Tersangka Korupsi

Putusan itu lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa penjara selama enam tahun kepada Herman.

Selain Lasmi, KPK juga memeriksa Plh. Bupati Banjarnegara Syamsudin, ajudan Bupati Banjarnegara Yudi, Notaris dan PPAT Indrareni Gandadinata, serta pihak swasta Koento Prijatno.

Anggota DPR RI Lasmi Indrayani memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/6). Lasmi hadir sebagai saksi kasus korupsi mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Lasmi diperiksa kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Selasa, 14 Juni 2022.

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena terlibat dalam pengerjaan berbagai proyek di kabupaten itu, melalui tiga perusahaan miliknya, pada kurun waktu 2017 hingga 2018. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dengan hukuman 12 tahun penjara pada perkara dugaan suap proyek pengadaan pada Dinas PUPR 2017-2018. Dia juga dituntut membayar denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku pernah mengelola perusahaan milik keluarga Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Boyamin mengaku menjabat Direktur PT Bumi Rejo pada 2018.

Ali mengatakan, pelimpahan berkas Herman dari tim penyidik kepada tim jaksa dilakukan lantaran tim jaksa menyatakan syarat formil dan materiil berkas Herman telah lengkap.

KPK tak merinci aset apa saja yang disita dari Budhi. Namun KPK meyakini aset-aset tersebut dibeli Budhi dari hasil tindak pidana korupsi yang kemudian disamarkan.

Ali mengatakan, Budi diduga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut dia, Hakim Ketua Rochmad yang menyidangkan perkara tersebut akan kembali menggelar sidang pada 1 Maret 2022.

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono menjalani sidang perdana perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (25/1). Dia didakwa menerima suap Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,4 miliar yang diduga sebagai fee proyek infrastruktur di Banjarnegara tahun 2017-2018.

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan Budhi Sarwono menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Semarang. Namun untuk sementara waktu Budhi masih akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Budhi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Sementara Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sementara dalam kasus ini tim penyidik memeriksa tiga pihak swasta yakni Subur Wiyono, Eman Setyawan, dan Indra Novento. Mereka diperiksa pada Selasa 28 Desember 2021.

Edy Purwanto bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan tersangka lainnya.

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara. Sementara, Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi adalah tersangka dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan.

Anggota DPRD Banjarnegara Rachmaudin tak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Rabu, 3 November 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri cara pengusaha mendekati Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono untuk mendapatkan pekerjaan proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

Ada lima saksi diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Pemeriksaan total lima saksi ini dilakukan untuk mendalami peran tersangka Budhi Sarwono serta tersangka pihak swasta Kedy Afandi yang terjerat dalam perkara rasuah pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara.