Bripka Madih

Laporan Bripka Madih sempat viral lantaran dirinya mengaku diminta uang sebesar Rp100 juta agar kasus tanah tersebut bisa diselidiki.

Johannes L Tobing, kuasa hukum warga setempat mengatakan, ada dua rumah warga bersertifikat hak milik yang diduga diserobot Bripka Madih dengan cara memasang papan informasi dan membangun sebuah pos. Kedua tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan Girik C 191 yang dimiliki Bripka Madih.

Diketahui Bripka Madih sebelumnya telah memenuhi panggilan klarifikasi oleh Satgas Mafia Tanah, Bareskrim Polri. Dia memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait kasus viral sengketa tanah di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat.

Laporan itu pun telah diterima Divpropam Polri dengan Pengaduan ini teregister dengan nomor spsp2/1026/II/2023 /Bagyanduan tertanggal 17 Februari 2023.

Anggota Bagren Polres Metro Jakarta Timur, Bripka Madih kembali menyambangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan Bripka Madih didampingi kuasa hukum untuk melengkapi administrasi terkait laporan dugaan penyerobotan lahan milik orangtuanya ke Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri.

Selain menyerahkan bukti, Bripka Madih kasus sengketa tanah di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat.

Perubahan sistem itu telah terjadi sejak 2009, yakni saat pajak telah dilimpahkan ke dalam pendapatan daerah, lewat sistem pembayaran pajak PBB yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).